BANTAENG, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID — Demonstran dari aliansi Amarah Rakyat Bantaeng (ARAB) ikut melakukan unjuk rasa di dalam gedung DPRD Bantaeng, Senin (11/4/2022). Salah satu peserta demonstrasi, Dhedy melabeli “wanted” kepada legislator dari tiga elit parpol yang mewacanakan penundaan Pemilu dan Jokowi 3 Periode.
“Bahwa kehadiran kita di tempat ini akibat polemik kebangsaan. Wacana 3 periode kepemimpinan Jokowi itu diluncurkan oleh elit parpol di pusat. Maka oleh itu, kehadiran kita hari jni meminta keterwakilan elit politik yang mewacanakan perpanjangan periode presiden,” seru Dhedy.
Ketiga partai politik tersebut yakni PAN, Partai Golkar, dan PKB. Sehingga, demonstran meminta agar legislator dari ketiga partai tersebut diminta untuk menyampaikan orasi penolakan.
Ia ingin memastikan apakah legislator Bantaeng dari tiga parpol tersebut mendukung rakyat atau justru tunduk dengan pimpinan partainya.
“Sebut saja, PAN, Partai Golkar, dan PKB. Bahwa kami minta (legislator tiga partai tersebut) hadir di sini menyampaikan orasi dan menolak wacana sebagaimana yang diwacanakan. Hadir di sini menyampaikan penolakan oleh perwakilan parpol tersebut di Bantaeng,” tegasnya.
Selain aliansi ARAB, ada pula aliansi Masyarakat Bantaeng Bergerak atau MABAR. Dua aliansi tersebut merupakan gabungan dari lembaga kemahasiswaan, organisasi kepemudaan, dan organda.
Tuntutan mereka sama, yakni soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wapres hingga tiga periode.
MABAR yang lebih dulu masuk ke gedung DPRD Bantaeng sebelumnya sempat desak-desakan dengan Kepolisian dan pihak keamanan lainnya di depan gerbang. Hingga akhirnya diperbolehkan masuk ke ruang rapat DPRD Bantaeng untuk menyampaikan aspirasinya.
Di dalam ruang sidang, hanya ada lima anggota DPRD Bantaeng yakni Ketua DPRD Bantaeng Hamsyah Ahmad, Ketua Komisi C Asri Bakri, serta anggota lainnya Asbar Sakti, Herlina, dan Muh. Sultan.
Ketua DPRD Bantaeng, Hamsyah Ahmad menyampaikan bahwa tidak lengkapnya anggota dewan, bukan berarti mengurangi apa yang menjadi tuntutan MABAR.
“Ketidak hadiran anggota dewan lainnya bukan berarti mengurangi apa yang menjadi tuntutan teman-teman.
Saya atas nama pimpinan saya tak bisa jamin 25 anggota bisa hadir, karena ada yang sakit. Tapi sambil menunggu karena ada anggota dewan yang sedang bertugas,” katanya.
Tidak lengkapnya anggota DPRD Bantaeng ini membuat pendemo akan melantik diri sebagai anggota dewan agar sidang berjalan paripurna dan quorum dengan agenda penolakan penundaan pemilu 2024 dan Jokowi 3 Periode, serta kenaikan BBM dan bahan pokok.
“Jika anggota DPRD Bantaeng tidak lengkap, maka kami akan melantik aliansi MABAR sebanak 20 orang sebagai anggota dewan, agar sidang penolakan ini paripurna,” ujar Aldi Naba.
Demonstran lainnya, Jalil menegaskan bahwa tidak hadirnya 20 dari 25 anggota dewan, maka menunjukkan bahwa DPRD Bantaeng tidak pro rakyat.
“Kita bersepakat untuk tidak meninggalkan DPRD Bantaeng jika seluruh anggota dewan tidak hadir,” tegasnya.
Sementara itu, Imam, pendemo lainnya mempertanyakan keberpihakan DPRD Bantaeng. Apakah pro rakyat atau justru sebaliknya.
“Kami ingin melihat seluruh anggota dewan di Bantaeng di mana keberpihakannya? Apakah berpihak kepada rakyat atau bagaimana. Kami ingin tahu anggota dewan lainnya pada kemana?,” kata Imam, kader HmI tersebut.
Menyikapi tuntutan demonstran, Asri Bakri yang duduk mendampingi Hamsyah Ahmad di kursi pimpinan sidang, memastikan bahwa DPRD Bantaeng akan melayangkan surat sesuai dengan tuntutan pendemo.
“Nanti akan ada dua surat kami kirimkan rekomendasi apa yang diaspirasikan teman-teman, untuk dikirimkan ke pusat dalam hal ini Kemendagri sebagai domainnya dan DPR RI sebagai perwakilan Parpol. Dan jika ada anggota dewan yang tidak bertandatangan maka kita akan menyampaikan ke publik,” jelas Ketua PKB Bantaeng ini.
Ketegangan pun sempat terjadi ketika aliansi ARAB memaksa masuk ke ruang sidang. Ditambah lagi di dalam ruang sidang, anggota DPRD dan MABAR saling lempar argumen.
Hingga akhirnya 1/4 + 1 anggota DPRD Bantaeng pun tiba. Massa MABAR kemudian membuat video pernyataan bersama anggota dewan yang hadir bahwa DPRD Bantaeng bersama masyarakat menolak penundaan Pemilu 20224 dan menolak penambahan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode.***
