Indah Putri Curhat Soal Tantangan Buka Jalur ke Rampi

LUWU UTARA, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID -- Bupati Luwu Utara, Sulawesi Selatan (Sulsel), Indah Putri Indriani mengungkap bagaimana sulitnya membuka akses jalan menuju Kecamatan Rampi yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng). Ada tantangan tersendiri untuk membuka akses ke wilayah terisolasi tersebut.
"Bukan berarti tidak ada sama sekali yang dilakukan oleh Pemda, sudah cukup banyak yang dilakukan oleh Pemda. Pemerintah bersama masyarakat kan juga ada (tindakan)," ujar Indah Sabtu (15/5/2022).

Indah melanjutkan, jalur menuju Kecamatan Rampi merupakan medan pegunungan yang topografinya berbeda dengan daerah lain. Banyak medan di jalur itu yang kecuramannya cukup tinggi, hingga 40 derajat

"Belum lagi kalau secara geologi itu pegunungan berpasir, jenis batuannya itu granit yang mudah retak, mudah hancur. Jadi memang sangat labil," ungkapnya.

Meski jalur menuju Rampi sangat sulit untuk dibuka, Indah mengatakan pihaknya melalui kecamatan, pemerintah desa, dan warga setempat sudah sering melakukan kegiatan pembukaan jalur ke Rampi. Kegiatan pembukaan jalur itu dilakukan baik yang sifatnya membuka jalur alternatif baru, atau pemeliharaan atas jalur yang sudah ada

"Nah itu (pembukaan jalur ke Rampi) butuh intervensi yang khusus, kemudian butuh dukungan juga. Sebenarnya Rampi ini bukan hanya butuh dukungan provinsi, pusat juga kita harapkan bisa mengintervensi. Apalagi Rampi inikan menghubungkan 2 provinsi, Sulsel dengan Sulawesi Tengah," paparnya.

Kerjasama antara Pemkab Lutra dengan Provinsi hingga Pusat dibutuhkan untuk membuka jalur ke Rampi, sebab Pemkab Lutra memiliki anggaran yang terbatas.

Belum lagi, Pemkab Lutra memiliki kewenangan jalur kabupaten sepanjang 2.048 kilometer, yang lebih panjang daripada jalan Provinsi.

"Dengan anggaran yang terbatas, tentu tidak leluasa pemerintah melakukan upaya-upaya dalam rangka percepatan pembukaan akses," tuturnya.

"Nah, kalau Pemda sendiri, sejak awal terbentuknya Luwu Utara itu sudah membuka akses ke sana. Bahkan dulu TNI melalui Zipur itu buka akses jalan mulai Masamba sampai Unundoa (Rampi)," lanjutnya.

Tapi, pembukaan jalur darurat ke Rampi tidak bisa dilakukan hanya sekali, dimana alat berat hanya datang datang membuka jalur terus ditinggal. Perlu pemeliharaan lanjutan karena jalur yang dibuka memiliki topografi tanah yang labil.

"Jadi pemeliharaan memang jadi kebutuhan. Makanya kemudian Pemda itu menyiagakan alat berat di sana, untuk melakukan pemeliharaan," ungkapnya.

Pemeliharaan Jalur ke Rampi Butuh Tantangan Sendiri
Indah mengatakan, melakukan pemeliharaan untuk jalur menuju Rampi bukan hal yang mudah. Khususnya jalur di pegunungan yang sulit dijangkau alat berat beserta bahan bakar minyak (BBM)-nya.

"Tantangan terbesar kami itu kan selain topografi, ya juga mobilisasi BBM. Kita tahu kan solar tidak mudah didapatkan. Kalau pakai jerigen, antara 5 sampai maksimal 20 liter. Itu mobilisasinya pakai ojek, yang biaya ojeknya, jauh lebih mahal berkali-kali lipat, 10-an kali lipat dibanding biaya BBM-nya," imbuhnya.

"Jadi pertama BBM-nya sudah langka, susah diapatkan. Setelah itu mobilisasi BBM-nya itu satu-satunya melalui ojek," lanjutnya.

Selain terkendala BBM dan alat berat, jalur menuju Rampi juga banyak melewati hutan lindung. Bahkan, ada jalur antardesa yang seluruhnya hutan lindung.

"Dan kalau kita lihat dari (Desa) Pincara sampai ke (Desa) Liboni itu memamg tidak ada kampung. Jadi betul-betul hutan yang dilalui," ucapnya.

Karena membuka jalur dari ibu kota Lutra, Masamba menuju Rampi bukan perkara mudah, maka Pemkab Lutra konsentrasi untuk membuka akses antardesa di Rampi. Hal ini untuk memudahkan mobilitas warga di Kecamatan Rampi.

"Alhamdulillah, dari periode pertama saya (sebagai Bupati Lutra) itu relatif hampir rampung untuk pembukaan akses antardesa di Kecamatan Rampi," paparnya

Pemerintah Sediakan Akses Udara untuk Kebutuhan Darurat Warga
Ditegaskan Indah, selain komitmen pemerintah untuk terus membuka akses darat menuju Rampi, Pemkab Lutra bersama Pemerintah Pusat juga telah membangun bandara perintis untuk memenuhi kebutuhan darurat warga. Ada 3 bandara perintis di Luwu Utara, dimana salah satunya di Rampi.

"Luwu Utara ini punya 3 bandara perintis. Saya yakin tidak banyak kabupaten di Indonesia ini yang memiliki 3 bandara perintis. Itu karena apa? Karena disadari bahwa untuk membuka akses darat, tidak semudah yang kita bayangkan, dan tidak secepat yang kita harapkan," jelasnya.

Warga yang akan menaiki pesawat perintis juga telah disubsidi oleh pemerintah.

"Maka diharapkan, paling tidak untuk hal-hal yang sifatnya urgen, itu dapat diantisipasi dengan menggunakan akses udara. Jadi sudah ada subsidi pesawat penumpang perintis, subsidi kargo, kargo barang," katanya.

Pemkab Lutra Terimakasih Jika Ada Pihak Bantu Alat Berat
Indah juga menyampaikan terimakasih jika ada pihak yang ingin membantu melakukan pemeliharaan jalur menuju Rampi. Apalagi jika bantuan itu dilakukan dalam waktu lama dan berkelanjutan.

"Saya dengar ada yang mau bantu alat, dengan senang hati, sangat senang pemerintah. Karena sekali lagi, Luwu Utara ini adalah kabupaten terluas di Sulawesi Selatan. Dengan topografi yang paling sulit, kalau bisa saya sampaikan salah satu yang paling sulit di Sulawesi Selatan," ujarnya

"Jadi kalau ada pihak lain yang mengambil bagian, dengan tangan terbuka kami terima, terima kasih banyak. Apalagi kalau bisa dilakukan dalam waktu yang tidak lama, dimobilisasi dengan secepatnya," lanjutnya.
 
Indah mengungkapkan, alat berat memang menjadi kebutuhan utama untuk melakukan pemeliharaan jalur yang telah dibuka menuju Rampi. Pemkab Lutra yang sebelumnya melelang pengadaan alat berat untuk jalur ke Rampi membutuhkan waktu 1 tahun.

"Saya dengar ada yang mau membantu 5 alat berat, alhamdulillah. Kami lelang alat berat saja menunggunya setahun. Jadi kalau ada pengadaan saja, kita menunggu setahun pengadaan alat berat. Jangankan 5 (alat berat), satu saja sudah alhamdulillah," pungkasnya. (in)