LUWU UTARA, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID - Tim Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (KORSUPGAH) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, Kamis (19/05).
Kunjungan tim Korsupgah tersebut diterima langsung Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani di Ruang Command Center Kantor Bupati.
Tim Monitoring Center for Prevention (MCP) Wilayah IV Korsupgah KPK, Tri Budi Rahmanto mengatakan kehadiran KPK memiliki trisula fungsi, yakni melakukan pendidikan antikorupsi, melakukan pencegahan serta melakukan penindakan terhadap pelaku korupsi.
"Kehadiran Korsupgah KPK lebih kepada melakukan pendidikan dan pencegahan, termasuk dalam agenda tersebut dengan melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi terhadap delapan indikator yang akan dilakukan intervensi," ujar Tri.
Dari delapan indikator penilaian pencegahan korupsi terintegrasi, lanjutnya, kali ini tim Korsupgah KPK memfokuskan supervisi terhadap Perencanaan dan Penganggaran APBD.
"Untuk perencanaan dan penganggaran APBD mendapat nilai terendah diantara 7 indikator lainnya yaitu di angka 55,8 persen, menyusul optimalisasi pajak daerah di angka 57,7 Persen. Jadi pemerintah daerah harus lebih kreatif dalam upaya meningkatkan pendapatan," sambungnya.
Terlebih saat ini, Kabupaten Luwu Utara dalam masa recovery pascabanjir, sehingga jika semua masih dikerjakan biasa-biasa saja maka upaya peningkatan pendapatan akan sangat sulit dilakukan.
Sementara Bupati Indah Putri Indriani menyampaikan terima kasih kepada tim Korsupgah KPK yang telah melakukan supervisi, evaluasi, dan monitoring program pembangunan di Kabupaten Luwu Utara.
"InsyaAllah berkat arahan dan bimbingan dari Korsupgah KPK terhadap delapan area intervensi program pemberantasan korupsi terintegrasi, mulai dari Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Management ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Management Aset Daerah dan Tata Kelola Keuangan Desa. Pemda optimis 2022 peringkat lima besar pencapaian posisi Pemantauan Pengendalian Monitoring Centre for Prevention (MCP) untuk pencegahan tindakan korupsi di lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara," kata Bupati.
Diketahui capaian MCP Pemda Luwu Utara berada di peringkat 15 dari 24 kabupaten/kota di Sulsel dengan indeks 63,89 persen.
"Alhamdulillah ada kemajuan walaupun belum terlalu signifikan tapi setidaknya kita naik satu tingkat mengalahkan Kota Makassar yang berada di peringkat 16. Ini berkat beberapa indikator penilaian KPK capaiannya sudah ada yang hampir 100 persen, seperti perizinan di angka 92,9 persen. InsyaAllah kita akan bekerja lebih cepat lagi sehingga capaian ini minimal dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Kami sangat berharap adanya bimbingan dari KPK untuk senantiasa memberikan arahan agar tercipta kerangka kerja untuk memahami elemen-elemen risiko korupsi berdasarkan sektor yang rentan terhadap perilaku korupsi," tandas Indah.
Tidak kalah penting, bupati perempuan pertama di Sulsel ini menegaskan untuk memperkuat komitmen yang telah dibangun. (IP)
