LUWU UTARA, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID -- Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menggelar kegiatan Coaching Clinic pelaksanaan Reformasi Birokrasi PMPRB dan Zona Integritas lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara oleh Kementrian PAN RB, Rabu 25 Mei 2022.
Kepala Bagian Organisasi, Muhammad Hadi mengatakan, tema kegiatan tersebut dipilih untuk mengimplementasikan program perubahan ke-8 area yang direncanakan melalui road map. Perubahan terencana tersebut kemudian ditetapkan ke dalam beberapa kebijakan yang hampir setahun diterbitkan oleh pemerintah. Namun demikian informasi teknis kebijakan yang harus diimplementasikan belum sepenuhnya dipahami sehingga terkadang terjadi pelambatan bahkan tidak terpenuhinya agenda-agenda reformasi birokrasi yang diamanatkan untuk dilaksanakan.
" Olehnya itu untuk mewujudkan pemahaman dan pengetahuan yang sama maka pemerintah Kabupaten Luwu Utara melakukan upaya peningkatan kapasitas aparatur melalui kegiatan coaching clinic," ujar Hadi. Pelaksanaan reformasi birokrasi dirangkaikan pula dengan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas.
Dijelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan perubahan yang terarah pada 8 area sehingga nantinya akan mendongkrak indeks RP Luwu Utara.
Peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 64 orang, terdiri dari para sekretaris perangkat daerah dan kecamatan, para kepala sub bagian perencanaan atau pejabat yang menangani perencanaan atau pejabat yang ditunjuk menangani PMPRB beserta pejabat lainnya yang terkait.
Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani mengatakan, kegiatan ini penting karena intinya bagaimana tata kelola pemerintahan bisa dikawal bersama-sama. "Bukan soal dana insentif saja. Yang paling penting adalah dampaknya di dalam penigkatan kualitas pelayanan publik," tegas Indah.
Secara umum reformasi birokrasi dapat diartikan sebagai proses menata ulang atau mengubah dan memperbaiki serta menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik yang mencakup profesionalme, bersih, efisien , efektif dan produktif . "Dengan Pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik," ujar Indah.
Ia menyebutkan, target awalnya adalah peningkatan tata kelola di pemerintahan tapi target maksimalnya adalah penigkatan kualitas pelayanan kepada masyrakat dan inti dari target itu adalah bagaimana masyarakat bisa sejahtera.
"Kita berharap apa yang menjadi target pemerintah yaitu pemerintah yang profesional dengan membangun aparatur yang adaptif, berintegritas, bekinerja serta mambu mengemban misi , tugas dan fungsinya masing-masing secara bersih, efektif dan efesien dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik bisa terlaksana dengan baik."
Turut hadir pada kegiatan ini, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan kebijakan dan evaluasi reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan III Andi Rahadian S.H. LL.M, Pimpinan Tinggi pratama Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara. (rls)
