BANTAENG, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID -- Muh Asri Bakri, ketua fraksi PKB DPRD Kabupaten Bantaeng mengingatkan kepada PT Huadi untuk komitmen memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.
Ketua Komisi C DPRD Bantaeng itu menyebut, salah satu bentuk mensejahterakan masyarakat sekitar yakni rekrutmen tenaga kerja harus memprioritaskan masyarakat lokal.
"Fraksi PKB akan tetap mendukung keberadaan PT Huadi di Bantaeng. Dengan catatan, PT Huadi harus komitmen untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Bantaeng, melalui perekrutan tenaga kerja lokal," kata dia dalam keterangan resminya, Sabtu (28/5/2022).
Menurut Asri, kehadiran PT Huadi masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Kehadirannya pun masuk dalam Perda RDTR, sehingga tidak boleh ujuk-ujuk disuruh angkat kaki dari Bantaeng.
"Keliru pernyataan Wabup Bantaeng (H Sahabuddin) terkait kisruh PT Huadi berujung untuk disuruh angkat kaki. Perlu kita ketahui bersama kawasan industri Bantaeng (KIBA) dibackup Perpres nomor 3 tahun 2016 dan sudah beberapa kali diperbaharui Perpresnya tentang percepatan pelaksanaan PSN," katanya.
"Harusnya Pemda bersyukur atas keberadaan PT Huadi yang sudah mampu menaikkan (statistik) pertumbuhan ekonomi Bantaeng beberapa tahun terakhir, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional di level 8% ke atas," sambung Ketua DPC PKB Bantaeng ini.
Selain itu, ia juga menyinggung soal RPJMD Bupati 2018-2023 terkait perluasan lapangan kerja di Bantaeng. Menurut Asri, kehadiran PT Huadi memberikan dampak pemenuhan lapangan kerja bagi masyarakat Bantaeng. Juga dari sisi pajak penerangan jalan (PPJ), PT Huadi memberikan kontribusi PAD sebesar tiga persen.
Sebelumnya diberitakan, Wabup Bantaeng H Sahabuddin melontarkan pernyataan bahwa PT Huadi sebaiknya angkat kaki saja dari daerah berjuluk Bumi Butta Toa ini, jika tak mampu berbenah dan mensejahterakan masyarakat lokal.
Sebab tak sedikit masyarakat sekitar sudah menjadi korban atas kehadiran perusahaan pemurnian nikel itu. Terlebih, komitmen awal kehadiran PT Huadi di Bantaeng, diharapkan mampu mengangkat derajat masyarakat.
“Kan lucu juga pihak perusahaan besar baru ada masyarakat sekitar yang menderita sampai harus mati kelaparan. Dan Itu sudah menyalahi komitmen awal, kebetulan saat itu saya di DPRD dan pak Nurdin Abdullah bupatinya, komitmennya bahwa kehadiran huadi ini memberikan kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat. Nah kalau yang ada sekarang ini mereka tidak menjamin kehidupan dan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar perusahaan, bahkan ada yang mati kelaparan, kan itu sudah bertentangan dengan komitmen dan perjanjian awal, terus untuk apa kita pertahankan? Angkat kaki ajalah sekarang,” tegasnya.
Sekedar informasi, baru-baru ini beredar infografis jumlah tenaga kerja di PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia periode Mei 2022. Data tersebut baru muncul setelah Wabup Sahabuddin melontarkan pernyataan tegas bahwa perushaan yang berdiri di Kecamatan Pajukukang itu tidak transparan soal data pekerja.
Data yang keluar tersebut, sejauh ini belum bisa dipastikan kebenarannya kendati ada logo perushaan, sebab otoritas PT Huadi sendiri, yakni Manajer HRD A Adrianti Latippa belum memberikan komentar saat ditanya kebenaran infografis itu.
