BULUKUMBA, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID -- Ratusan guru dan tenaga kesehatan yang dinyatakan lulus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kembali mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba.
Pantauan di lokasi mereka yang hadir tak kurang dari seratusan orang tiba di gedung DPRD sekitar pukul 13.00 wita. Bahkan beberapa diantaranya sudah mulai terlihat di gedung DPRD sejak pagi hari.
Kedatangan mereka untuk mendesak DPRD Bulukumba mengawal aspirasi ratusan PPPK agar pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP) secepatnya dilakukan.
Koordinator PPPK tenaga Guru, Irfan yang ditemui di sela sela RDP mengatakan, kedatangan dirinya dan ratusan PPPK yakni untuk meminta DPRD komitmen dan tegas dalam mengawal aspirasi pihaknya khususnya tentang pengajuan NIP.
“Kan belum diusulkan kita berharap awal bulan Juni ini segera diusulkan oleh BKPSDM, jumlah kami yakni 840 untuk Guru dan 64 teman-teman dari tenaga kesehatan,” jelasnya, Senin, 30 Mei 2022.
Dijelaskan Irfan, dari 25 instansi daerah di Sulawesi Selatan yang melakukan penerimaan ASN PPPK guru, sisa 4 kabupaten yang belum mengusulkan NIP PPPK guru termasuk Pemda Bulukumba untuk tahap I.
"Sedangkan untuk tahap 2 dari 25 instansi daerah yang belum mengusulkan masih ada 11 pemda termasuk Pemda Bulukumba juga. Sudah ada beberapa daerah di Sulsel yang bahkan sudah penyerahankan SK," keluhnya.
Sementara itu salah satu PPPK tenaga kesehatan, Haripdinal mengatakan, berdasarkan pengumuman nama-nama peserta yang telah diterbitkan NIP dan SK PPKK non guru fungsional
kesehatan tahun 2021 sebanyak 64 orang, sampai saat ini belum dibagikan oleh Pemda Bulukumba.
“Kami menunggu untuk dibagikan, tapi sampai sekarang belum ada pemanggilan,” kata Haripdinal.
Ia mengatakan, katanya anggaran 64 PPPK tenaga kesehatan sudah siap. Pihaknya sudah meminta kejelasan kepada BKPDSM Bulukumba, tapi, tidak ada jawaban yang pasti.
“Kami butuh jawaban dari Pemda, karena kami butuh kejelasan,” terang Haripdinal.
Terpisah, Ketua DPRD Bulukumba, H. Rijal, mengatakan untuk gaji non guru fungsional tenaga kesehatan memang sudah siap. Info yang diterim dari tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), memang akan dibagikan bersama CPNS.
“Kami akan segera duduk bersama dengan TAPD untuk membahas masalah PPPK ini. Yang akan diperjelas soal non guru dan anggarannya memang sudah siap, tapi sampai sekarang belum dilaksanakan,” katanya.
Sedangkan untuk PPPK tenaga guru, DPRD juga telah meminta Pemkab Bulukumba untuk segera menerbitkan NIP. “Ini yang akan kita rapatkan bersama,” tambahnya.
Terpisah, Humas Pemkab Bulukumba, Andi Ayatullah Ahmad menjelaskan, berdasarkan keterangan Bupati Bulukumba, belum dilakukannya penyerahan SK karena memang belum memiliki anggaran.
“Tidak adapi anggarannya tersedia. Makanya kemungkinan besar di APBD Perubahan baru bisa dialokasikan dan itu pun terpaksa diambilkan dari anggaran program kegiatan OPD,” jawabnya. (faj/has/B
