GOWA, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID -- Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani menghadiri kegiatan Kick Off Desa Anti Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia yang dilaksanakan di lapangan Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, 7/6/2022.
Kegiatan yang mengambil tema "Berawal dari desa kita wujudkan Indonesia bebas korupsi" dilaksanakan dalam rangka program Desa Anti Korupsi. Acara ini dihadiri langsung oleh ketua KPK RI Komisaris Jendral Polisi (Purn) Firli Bahuri M.Si, di mana Desa Pakatto masuk 10 besar Desa antikorupsi di Indonesia.
Selaian ketua KPK RI Firli Bahuri hadir juga menteri Desa PPDT A. Halim Iskandar, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Mardiana, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan, Dirjen Bina pemerintah Desa kemendagri Yusharto Huntoyungho, dan 5 Gubernur dari 10 desa percontohan lainnya, selain Forkopimda Se Sulawesi selatan, Bupati dan Walikota se Sulawesi Selatan. Selain itu hadir secara Virtual Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Tujuan kegiatan ini dilaksanakan untuk menyebarluaskan pentingnya membangun integritas dan nilai-nilai antikorupsi kepada pemerintah dan masyarakat desa.
Dalam sambutannya Ketua KPK RI Firli menyampaikan program desa antikorupsi merupakan upaya untuk mencapai Indonesia bersih dari korupsi.
"Desa menjadi salah satu indikator penting karena memiliki tanggung jawab mengelola dana desa yang jumlahnya sangat besar melalui kegiatan ini saya harap nantinya tidak ada lagi kepala desa yang terjerat korupsi," ucap Firli.
Dalam kesempatan yang sama Bupati perempuan pertama di Sulawesi Selatan ini mengapresiasi kegiatan hari ini, yaitu launching percontohan Desa Anti Korupsi dalam rangka memastikan tata kelola pemerintah dan integritas dibangun mulai dari skala desa.
"Indikatornya kami akan pelajari sebagai bahan tindak lanjut. Untuk diketahui bahwa di Luwu Utara juga telah digagas bersama USAID Madani Program Desa Inklusi di 4 desa lokus di 4 kecamatan. Salah satu fokusnya mendorong transparansi, akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan dana desa. Dan diharapkan ke depan dapat direplikasi di semua desa yg ada di Luwu Utara," tutup Indah. (rls)
