BULUKUMBA, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID — Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 masih sangat rendah. Pemerintah Daerah (Pemda) Bulukumba diminta untuk segera merealisasikan anggaran.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi B, Fahidin Hdk Kepada RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID, Senin 13 Juni 2022. Menurut Fahidin, dari hasil evaluasi per 31 Mei 2022, realisasi anggaran masih rendah. Seperti PAD sekitar 30,11 persen, Belanja Daerah 10.33 persen, Belanja operasi 13.93 persen dan Belanja modal 0,62 persen.
“Kami heran ada apa dengan OPD, uang rakyat itu harus dibelanjakan jangan disimpan. Kalau ibarat sumbangan masjid, jika itu disimpan pahalanya orang yang nyumbang tidak mengalir,” katanya, Senin 13 Juni 2022
Padahal saat ini sudah memasuki triwulan kedua, di mana tak lama lagi akan memasuki tahun anggaran perubahan. Seharusnya kata Fahidin agenda yang saat ini akan berjalan adalah masuk pada sisa perhitungan penggunaan anggaran dan KUA dan PPAS.
“Jujur kami kecewa APBD yang sudah ditetapkan dan disepakati bersama harus dijalankan, tidak maksimal. Kami tak mengerti pekerjaan apa yang sedang berlangsung di OPD saat ini,” ucapnya.
Ia pun berharap agar pemerintah tak boleh berlama-lama menyimpan uang rakyat di kas daerah, karena anggaran tersebut bersumber dari retribusi dan pajak yang ditarik dari rakyat.
“Mari kita duduk sama-sama. Ayo kita buka-bukaan agar kita bisa ambil tanggung jawab masing-masing. Jangan dibuat begini, APBD ini harus segera direalisasikan agar masyarakat bisa merasakan manfaatnya,” pintanya.
Sementara itu, Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf yang dihubungi, mengatakan saat ini realisasi APBD sudah mulai berjalan. Bulan ini semua program fisik khususnya telah didorong untuk penandatangan kontrak.
“Semua ada tahapan dan DPRD tau semua. Makanya tahun depan semua perencanaan dianggarkan di perubahan, di tahun 2023 program yang akan dijalankan,” katanya.
Andi Utta menerangkan Pemkab mengaku tak mau membelanjakan uang jika peruntukannya tidak jelas pemanfaatannya.
“Pemkab tak mau biarkan uang dibuang begitu saja. Tidak jelas nantinya apa hasil dari program untuk rakyat. Kalau hanya menggugurkan kewajiban habiskan anggaran, tidak ada temuan, sudah merasa aman. Semua bisa. Saya tidak mau seperti itu. Semua harus jelas. Berapapun nilainya harus ada dampak yang dirasakan masyarakat,” tukasnya (faj)
