BULUKUMBA, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID -- Program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (PBSPS) Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Kabupaten Bulukumba dalam penanganan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba.
Program yang dikenal dengan istilah program bedah rumah itu diduga terjadi penyimpangan dalam proses realisasinya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID, masalah ini telah dalam penanganan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba.
Bahkan pihak kejaksaan telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan soal adanya dugaan penyelewengan anggaran dalam program tersebut.
Kejari Bulukumba sendiri mendalami dugaan penyimpangan pada program itu khusus pada tahun anggaran 2021.
Kasi Intel Kejari Bulukumba, Muh. Yusran Setiawan, yang dikonfirmasi pada Kamis, 16 Juni 2022, membenarkan bahwa pihaknya menangani kasus tersebut.
"Ini sementara kami periksa. Untuk hari ini (Kamis, 16 Juni 2022) kami memeriksa pihak penerima bantuan bedah rumah, khusus di tahun anggaran 2021," kata Yusran saat dikonfirmasi via WhatsApp.
"Sekitar 30an penerima (program bedah rumah) yang saat ini kami periksa, ini khusus penerima di Kecamatan Rilau Ale," tambahnya.
Diketahui, program bedah rumah itu merupakan program langsung dari Kementerian PUPR RI, sejumlah penerima di Kabupaten Bulukumba ini diklaim sebagai usulan salah satu anggota DPR RI dapil II Sulsel.
Berdasarkan informasi yang dihimpun RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID khusus untuk di Kabupaten Bulukumba sendiri terdapat kurang lebih 188 rumah penerima bantuan.
Target program ini adalah rumah tidak layak huni yang memerlukan proses renovasi agar nantinya dapat masuk dalam kategori rumah layak huni.
Setiap rumah yang bersyarat dalam program itu, masing-masing mendapat anggaran renovasi total sebesar Rp20 juta sudah termasuk biaya tukang.
Seperti diketahui, Pada TA 2021 lalu, Kementerian PUPR menyalurkan 114.900 unit BSPS di seluruh Indonesia dengan anggaran Rp 2,46 triliun
