BULUKUMBA, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID -- Program Nasional Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) melibatkan peran serta masyarakat, pihak swasta dan BUMN dalam penanganan lingkungan kumuh di Kabupaten Bulukumba. Untuk itu, Kotaku menggagas terbentuknya Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Forum PKP ini beranggotakan unsur pemerintah, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), pengembang, perbankan, BUMN/BUMD, dan unsur perguruan tinggi.
Diharapkan berbagai unsur tersebut memberikan kontribusi untuk menata lingkungan kumuh menjadi bersih, rapi dan indah, termasuk membantu menangani persoalan ekonomi warganya.
Secara keseluruhan luas kumuh di Kabupaten Bulukumba seluas 131,62 hektar. Khusus di kota Bulukumba atau Kecamatan Ujungbulu luas kumuh mencapai 50 hektar.
Menurut Ketua Forum PKP, Hj Irawati, sejak program Kotaku dilaksanakan tahun 2017, penanganan kumuh baru mencapai 7,40 hektar atau masih ada 42,60 hektar belum tertangani dengan baik.
"Anggaran pemerintah terbatas, sehingga dibutuhkan peran pihak swasta untuk membantu menangani wilayah kumuh sehingga target kita nol kumuh di kota Bulukumba dapat diwujudkan dengan kolaborasi," kata Irawati yang saat ini menjabat Kabid Permukiman Dinas PPKP saat pertemuan anggota Forum PKP, Kamis 25 Agustus 2022.
Lebih lanjut dikatakan, tahun 2022 ini Program Kotaku kembali akan menyasar wilayah kumuh di Kelurahan Tanah Kongkong, tepatnya di lingkungan Teko dekat bantaran sungai Bialo.
Anggaran Kotaku tahun ini, kata Irawati sebesar Rp750 juta untuk pembangunan jalan paving blok, drainase dengan sistem panel cetak, dan sanitasi.
Asisten Kotaku (Askot) Mandiri Bulukumba, Sudirman Museng menambahkan, anggaran Kotaku tidak mampu secara keseluruhan membiayai penanganan kumuh. Sangat penting ada keterlibatan dan dukungan dari masyarakat dan swasta. Misalnya pihak perbankan bisa membantu pengadaan tempat sampah, pengecatan pagar rumah warga, dan pengadaan lapak kontainer.
"Pelibatan masyarakat dan swasta akan menjadi point khusus dari Kementerian PUPR untuk menambah anggaran Kotaku pada tahun berikutnya," ungkapnya.
Semakin banyak peran stakeholder yang terlibat, tambahnya, menjadi ukuran kesuksesan sebuah program pemberdayaan seperti program Kotaku dalam mendukung gerakan ‘100-0-100’, yaitu 100 persen akses universal air minum dan sanitasi, serta mewujudkan nol persen kawasan kumuh.
Sementara itu, H. Muh Yusuf dari Bank Sulselbar pada pertemuan tersebut menyampaikan jika pihaknya siap membantu program Kotaku di Kabupaten Bulukumba.
"Kami siap berkonstribusi pada program penanganan kumuh ini. Tinggal kita mau tahu item apa saja yang akan dibantu pembiayaannya," ungkapnya.
Untuk diketahui, saat ini Forum PKP Kabupaten Bulukumba untuk sementara dalam proses penyusunan baseline wilayah kumuh di 9 kecamatan lainnya. Setelah baseline ini selesai, dilanjutkan dengan penyusunan dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP). (rls)
