Dugaan Pungli Vaksin PMK di Bulukumba, Kadis: Kita akan Kroscek

  • Bagikan
Latin American female veterinarian vaccinating a cow at a livestock farm - lifestyle concepts

BULUKUMBA, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID -- Vaksinasi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ternak diduga terjadi praktik pungutan liat (Pungli) khususnya di Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba. Padahal, vaksin tersebut diperuntukkan secara gratis.

Salah seorang warga Desa Tugondeng, Suriyanti mengaku dirinya dimintai uang sebesar Rp100 ribu untuk satu ekor ternak oleh vaksinator.

"Sapi saya tiga yang terjangkit PMK, saya bayar Rp300 ribu, apanya yang gratis, saya bayar," katanya, Jumat, 2 September 2022.

Suriyanti, yang juga Anggota BPD Desa Tugondeng ini mengatakan, permintaan sejumlah uang itu ikut diresahkan pemilik ternak lainnya.

"Kurang lebih ada 50 ekor yang divaksin, saya baru akan mencari tahu apakah para pemilik ternak ini juga dimintai biaya vaksin," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Peternakan Bulukumba, Tayyeb Manangkasi yang ditanya soal adanya dugaan pengutan vaksin PMK sebesar Rp100 /per ternak menegaskan akan mengecek di lapanga. Ia mengatakan vaksinasi PMK tidak dipungut biaya.

"Vaksin tidak ada biaya, walaupun kami melakukan vaksinasi tanpa biaya operasional dinda, kegiatan vaksinasi tetap berjalan walaupun tenaga vaksinator terbatas," terangnya.

Bahkan dirinya mengaku telah menyampaikan tidak ada alokasi anggaran vaksin sehingga tidak ada biaya operasional.

"Ini sudah kita sampaikan ke satgas dan akan kita kroscek dan lakukan evaluasi, makanya kabidnya akan turun ke lapangan," terangnya.

Terpisah, Ketua DPK KNPI Herlang, Heri Manompo menyesalkan lambatnya tindakan pencegahan yang dilakukan dinas terkait. Apalagi Tugondeng disebutkan masuk dalam zona merah PMK. Seharusnga, Dinas Peternakan telah jauh-jauh hari melakukan tindakan pencegahan.

"Apa lagi jika ini benar vaksin itu memungut biaya tentu ini kita sayangkan, kita harap pihak terkait menelusuri dan menindak, kasian warga yang terdampak, dan Dinas terkait jangan tunggu laporan pi, harus proaktif ke lapangan, " harapnya. (fajar)

  • Bagikan