BULUKUMBA, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID -- Bupati Bulukumba, H. Andi Muchtar Ali Yusuf, optimis akan menuntaskan sejumlah megaproyek hingga pelaksanaan anggaran tahun 2022 berakhir.
Hal itu ia sampaikan saat membacakan jawaban Bupati atas pandangan sejumlah fraksi DPRD terkait belum berjalannya beberapa proyek yang direncanakan.
Di hadapan 26 wakil rakyat yang hadir pada Rapat Paripurna, Andi Utta, menyampaikan masukan dari fraksi Gerindra, Nasdem dan Bintang Keadilan, akan menjadi prioritas di mana kegiatan infrastruktur yang menggunakan anggaran besar seperti pembangunan gedung Satu Atap (Satap), penataan pantai merpati, pembangunan masjid terapung di Kawasan pantai Bira, serta pembangunan Mall Pelayanan Publik, optimis bisa dijalankan hingga tahun anggaran 2022 berakhir.
"Saat ini progresnya tahap akhir pelelangan masing-masing sudah dilakukan, ini memungkinkan akan terealisasi, " ujar Andi Utta dalam jawabannya, Kamis 22 September 2022.
Dalam rapat paripurna jawaban Bupati atas pandangan fraksi DPRD tersebut, A. Utta juga menyampaikan jawaban terkait masukan dari fraksi di DPRD yang meminta agar pembangunan drainase tidak dikerjakan dengan sistem pracetak namun dilakukan secara manual agar bisa memberdayakan kontraktor kecil.
"Dapat kami sampaikan bahwa pembangunan drainase dan irigasi dengan pracetak beton memberikan banyak manfaat. Selain efisien, ramah lingkungan, tidak terpengaruh cuaca, hemat anggaran juga sangat praktis. Tapi masukan dari fraksi kita akan pertimbangan sesuai aturan yang berlaku," tukasnya.
Di akhir jawabannya, Bupati Bulukumba, menyampaikan permohonan maaf jika dalam jawaban masih terdapat pertanyaan namun ia berharap jawaban tersebut nantinya dapat membangun kesamaan persepsi untuk memberikan solusi bersama.
" Jika masih ada jawaban dan pendalaman tentu akan kita sampaikan pada tingkat pembahasan selanjutnya. Kita akan senantiasa membuka ruang masukan dan kontrol jika ada yang ingin disempurnakan ke depan," tutupnya.
Usai menyampaikan jawaban, sejumlah anggota DPRD pun memberikan tanggapan balik. Salah satunya, anggota Fraksi Gerindra, Muh. Bakti, yang meminta agar adanya pemanfaatan puskesmas di Liukang Lohe. Pasalnya dari hasil kunjungan DPRD, pihaknya menemukan terdapat 250 Kepala Keluarga tidak terlayani dengan baik jika hendak berobat atau jika butuh pelayanan Kesehatan. “Warga di sana hanya dilayani di rumah-rumah warga dan ditangani oleh petugas honorer. Nah di sini kita mau lihat bukti dikerja tidak dicerita. Kan ada Baznas bagaimana apakah penjangkauannya juga sampai di sana? " katanya.
Bakti juga lantas menyebut jawaban Bupati Bukukumba, hanya angin surga belaka yang tidak sesuai antara jawaban dengan fakta di lapangan. Pasalnya, terdapat beberapa kesepakatan yang dibahas bersama berbeda dengan yang terjadi di lapangan. Salah satunya adalah soal konsolidasi dan penggunaan pracetak.
"Ini angin surga saja, ini kan pak bupati hanya membaca saja jawaban tapi fakta di OPD tidak begitu. Apa yang kita bahas bersama ada yang tidak dijalankan bahkan konsolidasi dan penggunaan pracetak itu tidak dibahas di banggar tapi di lapangan terjadi. Terus terang saya tersinggung kalau katanya sudah dibahas bersama DPRD, pertanyaannya DPRD yang mana," ketusnya.
Senada juga disampikan, Anggota fraksi Nasdem, H. Syarifuddin, yang berharap pembangunan dilakukan secara bersama-sama karena menurut UU pemerintahan daerah, DPRD bersama Pemerintah dalam hal ini Bupati dan wakil bupati. Iapun menekankan agar apa yang telah menjadi kesepakatan itu dijalankan sekaligus tidak serta merta mengubah atau membuat aturan tanpa sepengetahuan DPRD.
"Lagi dan lagi selalu saja disampaikan bahwa keharmonisan dan kesenyawaan harus terjalin untuk membangun daerah yang kita cintai ini," tegasnya. ( Faj)
