BULUKUMBA, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID -- Jika biasanya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) yang mengawal demonstrasi, kini giliran mereka yang menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Bulukumba, Rabu, 26 Oktober 2022. Satpol PP dengan mengenakan seragam lengkap, bersama tenaga honorer dari berbagai OPD lainnya merangsek masuk ke gedung DPRD Bulukumba.
Saat itu DPRD tengah melaksanakan kegiatan Paripurna yang dihadiri beberapa pejabat seperti Bupati Bulukumba Muchtar Ali Yusuf dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Andi Roslinda.
Di hadapan Andi Muchtar Ali Yusuf, Andi Roslinda serta beberapa anggota DPRD, para demonstran mempertanyakan status mereka yang terancam menganggur akibat pendataan ulang non ASN yang diduga syarat akan nepotisme.
Itu lantaran, pendataan ulang melalui aplikasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) hanya terdaftar beberapa orang saja, lantaran tidak ada informasi mengenai pendataan tersebut.
"Pendataan ulang tanggal 3 Oktober 2022 dibuka, namun infonya itu baru kami tahu ditanggal 21 Oktober sore, sehari sebelum pendaftaran ditutup pada tanggal 22 Oktober," sesal salah seorang Honorer Satpol PP, bernama Ela.
Yang menimbulkan polemik, justru kebanyakan yang terdaftar hanya honorer di BKPSDM saja. Sehingga menimbulkan kesan pilih kasih.
"Dari web pendataan, ada beberapa honorer BKPSDM yang sudah mendaftarkan diri, berarti informasi ini memang disengaja disembunyikan," teriak Komandan Kompi, Damkar dan Satpol PP Bulukumba, Agus Tono.
Menanggapi itu, Kepala BKPSDM Bulukumba, Andi Roslinda yang menemui para demostran justru mengaku sudah menyampaikan informasi pendataan ulang melalui kepegawaian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing.
"Jika banyak honorer BKPSDM yang mendaftar, itu lantaran mereka standby," kata Roslinda yang menimbulkan pukulan meja dari ratusan honorer.
Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Bulukumba, Ali Saleng berjanji akan mengajukan surat di KEMENPAN-RB untuk meminta perpanjangan waktu.
Sembari meminta pertambahan waktu tersebut, dia meminta kepada honorer untuk kembali ke OPD masing-masing untuk mengurusi permasalahan berkas.
"Sehingga jika ada tambahan waktu atau dibuka semuanya sudah jelas, kami juga akan lakukan koordinasi dengan kepala OPD, kalau bisa diselamatkan kenapa tidak," janji Ali Saleng.
Bupati Bulukumba, Muchtar Ali Yusuf yang juga turut menerima tuntutan demonstran mengungkapkan permasalah honorer saat ini ditengarai pegawai OPD tidak bekerja maksimal.
"Bukan murni kesalahan BKPSDM, namun perpanjangan tangan mereka di OPD masing-masing. Harusnya mereka proaktif, update data pegawai masing-masing, kalau ada salah dari awal dibenahi alamat misalnya karena ini biasanya yang membuat tertolak di sistem," kata Andi Utta.
Pendataan Honorer, kata Andi Utta bukan dibuat oleh BKPSDM Bulukumba, melainkan pusat sehingga peran kepegawaian di OPD wajib pro aktif.
"Saya janji akan mengevaluasi mereka (Kepegawaian) semua di OPD masing-masing," tegas Andi Utta. (Ewa)
Demo Saat Rapat Paripurna, Honorer dan Satpol PP Tuntut Kejelasan Nasib
