GOWA, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID -- Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan menerima DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2023 sebesar Rp1.434.478.699.000 yang diserahkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman, di Ruang Rapat Pimpinan Gubernur Sulsel belum lama ini.
Adnan mengatakan anggaran tersebut akan difokuskan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Gowa (RKPD) tahun 2023 yang telah direncanakan dan berdampak baik terhadap kesejahteraan masyarakat.
"Hari ini seluruh kepala daerah se-Sulawesi Selatan menerima dana transfer daerah yang digunakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan global yang terjadi saat ini, salah satunya pengendalian inflasi dan pembangunan yang bersifat prioritas," ungkapnya.
Dia mengaku, seluruh kabupaten/kota juga diminta untuk mendorong pembelanjaan produk dalam negeri yang gencar dicanangkan oleh pemerintah pusat. Hal itu dilakukan agar perekonomian masyarakat khususnya bagi pelaku UMKM bisa meningkat ditengah permasalahan yang ada.
"Kita juga diminta untuk penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi daerah seperti berbelanja produk-produk lokal atau dalam negeri yang terlebih dahulu harus mendorong pelaku usaha untuk dimasukkan ke sistem yang telah ditentukan, meningkatkan produksi pertanian, menjamin ketersediaan pasokan dan pengembangan pariwisata unggulan," jelasnya.
Adapun rincian dana transfer daerah tersebut yakni Dana Bagi Hasil Rp 14,13 miliar, DAU Rp 875,38 miliar, DAK Fisik Rp 114,70 miliar, DAK Non Fisik Rp 292,55 miliar, Insentif Fiskal Rp 23 41 miliar dan Dana Desa Rp 114,31 miliar.
Dia berharap melalui dana transfer dari pusat ini, seluruh program yang telah direncanakan bisa berjalan dan penyerapannya dilakukan secepat mungkin.
Sementara Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan, beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seluruh kepala daerah khususnya dalam penggunaan dana transfer tersebut.
Dia menyebutkan pengendalian inflasi, Bangga Buatan Indonesia (BBI), dan pembangunan padat karya tunai di desa agar melibatkan masyarakat setempat dan menekan angka pengangguran menjadi prioritas saat ini.
"Kami minta kepala daerah bisa melaksanakan padat karya tunai dan mendorong pemerintah desa melakukan ini, karena kita tahu pengangguran masih ada terlebih di desa dan kelurahan," jelasnya.
Pada kesempatan tersebut ia juga meminta peningkatan SDM dengan melakukan penanganan stunting, gizi buruk dan kesenjangan sosial. (hen/has/B)
