MAKASSAR, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Sarana dan Prasarana Wilayah Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan menyerahkan Surat Keputusan (SK) Hibah Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Pemprov Sulsel Anugrah menyampaikan bahwa program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di Kabupaten Luwu Utara telah selesai 100 persen
"Proses pekerjaan serta pembayaran telah rampung 100 persen. Setelah dilakukan pengecekan pekerjaan, Alhamdulillah program ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat," kata Anugrah melalui keterangannya di Makassar, Sabtu.
Sebelum diberikan kepada Pemkab Luwu Utara, SK Hibah Infrastruktur diserahkan terlebih dahulu oleh perwakilan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) kepada PPK Balai Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Pemprov Sulsel yang selanjutnya diserahkan kepada Pemkab Luwu Utara
Pada kesempatan itu, juga dilakukan pertemuan pihak kecamatan yang telah menjadi penerima manfaat program PISEW tahun 2022, yaitu Kecamatan Bone-Bone, Sukamaju, Rampi, Rongkong, dan Seko.
Anugrah juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada anggota DPR RI Muhammad Fauzi yang sudah mengusulkan dan mengawal kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Utara untuk mendapatkan program ini.
Sementara itu, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PUPR melalui Balai Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Pemprov Sulsel dengan adanya program PISEW di Luwu Utara.
"Melalui program ini, harapannya Infrastruktur yang telah dibangun dapat mendorong hadirnya kebangkitan sosial ekonomi bagi masyarakat," ujarnya.
Indah meminta para camat yang wilayahnya mendapat program ini agar membentuk tim memelihara bangunan dari program tersebut.
"Penyakit besar di negeri ini seringkali bukan pada proses pembangunannya tetpi pada proses pemeliharaannya. Oleh sebab itu, saya titip pesan kepada para camat untuk membentuk tim agar kesadaran memelihara pembangunan dapat terjaga sehingga pemanfaatannya lebih lama," katanya.
Menurut dia, semuanya tidak harus menunggu dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat dalam upaya pemeliharaan.
"Kita juga meminta kepedulian masyarakat, karena tanpa kolaborasi sulit rasanya pemerintah bisa menyelesaikannya," ujar dia,
Evaluasi yang dilakukan ini, kata dia, diharapkan dapat mempermudah untuk kembali mengusulkan tempat-tempat yang berbeda dengan jumlah lebih banyak lagi untuk mendapatkan program ini.
