BULUKUMBA, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba menilai Provinsi Sulsel melalui Dinas Pekerjaam Umum dan Tata Ruang (PUTR) fokus membangun jalan di wilayah Sulsel bagian utara saja.
Anggota DPRD Bulukumba, Zulkifli Saiye mengaku bahwa persoalan tersebut telah ia sampaikan ke belai jalan di provinsi. Alasannya, jalan poros dari Bulukumba ke Makassar sudah padat kendaraan sehingga perlu perbaikan dengan dilakukan kembali perluasan.
"Kami bersama komisi C pernah melakukan konsultasi ke Balai Jalan, saya sempat bersitegang. Kenapa pembangunan jalan hanya fokus di Sulsel bagian utara saja. Kami di Selatan seperti anak tiri," katanya, Selasa, 20 Desember 2022.
Menurut dia, aksi protes ini merupakan keluhan dari masyarakat Bulukumba. Dimana, kata dia, warga menuntut supaya Balai Jalan Makassar memperhatikan juga pelebaran jalan dan peningkatan jalan nasional dari arah Bulukumba-Makassar. Sebab, sudah mulai macet, maka perlu perhatian.
"Seharusnya, Pemprov Sulsel sebagai perpanjang tangan dari pemerintah pusat. Agar memperhatikan juga wilayah selatan-selatan, jangan lebih fokus di Utara. Kita ini sama-sama. Kita terkesan anak tiri," kata legislator asal partai PDIP Bulukumba ini.
Dia melihat bahwa Pemprov seakan tidak melihat arah kebijakan pembangunan. Padahal, dalam visi misi Pemerintah Provinsi Sulsel juga mengacu pada sistem pemerataan pembangunan. Sehingga dia berharap ke depan pembangunan di Selatan Sulsel bisa menjadi prioritas pasca wilayah Utara.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Sulsel, Astina Abbas yang dikonfimasi membantah jika pihaknya dikatakan menganaktirikan daerah selatan Sulsel dalam hal pembangunan jalan.
"Apanya yang dianaktirikan?. Jalan-jalan ki ke arah Makassar, sekarang sementara pekerjaan dan Bulukumba ke Bantaeng sudah dikerjakan dan itu sudah diperluas," katanya.
Dikatakan bahwa sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi Sulsel, saat ini perluasan dan perbaikan jalan sementara dilakukan mulai dari Sungguminasa, Kabupaten Gowa hingga ke Kabupaten Jeneponto.
"Anggarannya itu sekitar Rp200 miliar dan diproyeksikan akan selesai pada awal tahun 2024, jadi salah kalau kita dinilai menganaktirikan," ujarnya (faj/has/)
