GOWA, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID -- Arah kebijakan pembangunan di 2024 di seluruh daerah dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan isu strategis nasional. Apalagi di 2023 menjadi tahun yang cukup berat bagi pemerintah, bahkan sepertiga ekonomi dunia diprediksi resesi.
Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan mengatakan, menjalankan pemerintahan dalam tiga tahun terakhir bukanlah hal yang mudah. Pasalnya seluruh dunia diperhadapkan dengan pandemi Covid-19 ditambah perang antara Rusia dan Ukraina yang berdampak terhadap krisisnya perekonomian.
"Ekspektasi masyarakat saat ini cukup tinggi, namun disisi lain karena adanya beberapa permasalahan seperti pandemi maka kemampuan pemerintah juga mengalami penurunan, sehingga pemerintah dengan kerjasama seluruh pihak akan sangat membantu khususnya bagi masyarakat," katanya saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 di Baruga Tinggi Mae, Rumah Jabatan Bupati Gowa, Rabu (25/1/2023).
Dengan begitu, kata Adnan dari permasalahan-permasalahan yang ada, sebaiknya pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Gowa dalam menyusun RKPD 2024 selain menyelesaikan pembangunan daerah, juga mampu menjawab penyelesaian isu strategis yang ada.
"Dalam menyusun RKPD 2024 harus juga sebaiknya mempedomani dan mendukung program prioritas nasional dan provinsi. Salah satunya penanganan inflasi dan kondisi perekonomian," kata orang nomor satu di Gowa ini.
Menurutnya, kebijakan pembangunan Kabupaten Gowa di 2024 diarahkan untuk menyelesaikan isu-isu strategis nasional, pencapaian target indikator makro pembangunan di 2024, pencapaian target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), percepatan pemulihan ekonomi dan penyelesaian program prioritas kepala daerah, serta penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
Ia berharap, penyusunan RKPD 2024 juga harus lebih adaptif, integratif, dan mampu menjawab permasalahan, serta tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat secara tepat dan strategis.
"Melalui forum ini semoga dapat menghimpun aspirasi, atau harapan masyarakat terhadap prioritas sasaran, dan program pembangunan daerah, sehingga nantinya dapat diperoleh komitmen dari para pemangku kepentingan pembangunan," harap Sekjen APKASI ini. (hendra)
