BULUKUMBA, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID -- Indikasi korupsi dalam anggaran bantuan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) untuk Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kabupaten Bulukumba mencuat.
Indikasi korupsi dalam program Kementerian Pertanian (Kementan) di Kabupaten Bulukumba terus bermunculan, kalau sebelumnya ada indikasi dalam program bantuan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), kini muncul indikasi dalam program P2L untuk KWT.
Program P2L merupakan program Kementerian Pertanian (Kementan) yang disalurkan ke sejumlah Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kabupaten Bulukumba.
Berdasarkan data yang dihimpun RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID sedikitnya 13 KWT di Kabupaten Bulukumba yang mendapatkan program P2L pada tahun anggaran 2022.
Masing-masing KWT itu menerima anggaran sebesar 50 juta untuk pengelolaan P2L. Namun dalam penyaluran program yang diturunkan melalui aspirasi anggota DPR RI itu, diduga terdapat pemotongan anggaran.
Berdasarkan informasi yang diterima RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID dari salah seorang informan yang tidak mau disebutkan namanya, anggaran yang masuk ke rekening KWT diduga disunat oleh oknum yang mengurus program tersebut.
50 juta anggaran yang diterima oleh KWT, diduga dimintai oleh oknum pengelola program sebesar kurang lebih 20 juta atau sekitar 45 persen.
Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Holtikultura Kabupaten Bulukumba, Thayeb Maningkasi, yang dikonfirmasi menjelaskan bahwa program P2L merupakan program langsung dari kementerian.
Terkait adanya indikasi pemotongan anggaran, Thayeb membantah hal tersebut, bahkan menurutnya pihaknya justru menambah jumlah anggaran.
"Kalau terkait informasi bahwa ada pemotongan, di Pertanian tidak ada pemotongan kepada kelompok, dan seperti pada umumnya kegiatan bantuan APBN dana langsung masuk ke rekening kelompok," terang Thayeb, Minggu, 12 Februari 2023.
"Bahkan kelompok KWT kami berikan tambahan dana yang bersumber dari dana DID. Sebagai reward Kabupaten Bulukumba bisa menahan lajunya inflasi," tambahnya.
Sebelumnya, Aliansi Reformasi Agraria (Agra) Kabupaten Bulukumba mendesak penegak hukum agar mengusut tuntas dugaan pemotongan anggaran bantuan untuk petani di Kabupaten Bulukumba.
Pimpinan Kolektif AGRA cabang Bulukumba, Abdul Salman, menyayangkan jika betul bahwa bantuan untuk petani disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
"Bantuan stimulan yang dikucurkan pemerintah harusnya menjadi faktor yang menunjang peningkatan produktivitas kelompok tani/ternak," ujar Salman saat dimintai tanggapannya, Rabu, 8 Februari 2023.
Olehnya Agra menuntut agar aparat penegak hukum segera bertindak dan mengusut tuntas dugaan pemotongan anggaran bantuan UPPO.
"Polres Bulukumba atau Kejaksaan Bulukumba sebaiknya membentuk tim untuk melakukan audit investigasi terkait bantuan UPPO yang terindikasi disunat," pinta Salman.
Selain pihak penegak hukum, menurut Salman, pihak Dinas Pertanian Peternakan dan Holtikultura Kabupaten Bulukumba juga tidak boleh lepas tangan atas persoalan tersebut.
"Dinas Pertanian harus membentuk tim khusus untuk menyelidiki bantuan UPPO dan P2L yang terindikasi disunat, karena Dinas Pertanian merupakan instansi teknis yang memfasilitasi kelompok penerima tersebut," ketus Salman.
Salman juga berharap, agar DPRD Bulukumba juga turut andil dalam persoalan tersebut, karena persoalan ini merupakan persoalan yang merugikan rakyat.
"Saya harap DPRD Bulukumba memanggil pihak terkait untuk mengusut tuntas masalah ini," imbuhnya. ****
