BANTAENG, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID -- Kepala Ombudsman RI, Mokhammad Najih memberikan rapor terhadap penilaian kepatuhan pelayanan publik sejumlah perangkat daerah Kabupaten Bantaeng. Penyerahan rapor tersebut digelar di Rumah Jabatan Bupati Bantaeng, Kamis, 16 Februari 2023.
Dalam kesempatan itu, Ombudsman RI memberikan apresiasi terahadap Dinas Penanaman Modal dam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bantaeng. Berkat keberadaan Mall Pelayanan Publik (MPP), dinas ini berhasil berada di zona hijau pelayanan publik dengan kualitas tinggi di Indonesia.
DPMPTSP Bantaeng mendapat nilai 78,90 terhadap empat dimensi penilaian. Mulai dari input, proses, hasil dan pengaduan. "Kami melakukan assesment terhadap empat dimensi ini. Kami berupaya untuk mendorong perbaikan pelayanan publik dari masa ke masa," jelas Kepala Ombudsman RI, Mokhammad Najih di Rujab Bupati Bantaeng.
Dia mengatakan, assesment ini digelar bukan untuk menjelekkan atau membanding-bandingkan pelayanan publik. Menurutnya, assement ini dilakukan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
"Tugas kami mengawal kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Kita harus terus perbaiki kualitas ini, agar masyarakat bisa merasakan yang namanya kesejahteraan rakyat," jelas dia.
Najih juga berharap agar para pemimpin daerah dan partai-partai politik bisa mendorong isu perbaikan pelayanan publik. Dia menyebut, isu pelayanan publik ini perlu didorong untuk menciptakan beragam perbaikan-perbaikan pelayanan publik yang didorong oleh kebijakan politik.
"Karena kebijakan politik ini akan mendorong perbaikan-perbaikan menyeluruh terkait pelayanan publik ini," jelas dia.
Bupati Bantaeng, DR Ilham Azikin memberikan apresiasi terhadap kunjungan kepala Ombudsman RI, Mokhammad Najih di Kabupaten Bantaeng. Dia menyebut, kunjungan ini akan menjadi berkah dan kehormatan bagi masyarakat Bantaeng.
Dia menambahkan, pemerintah Kabupaten Bantaeng akan terus berusaha mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh sektor. Oleh karena itu, dia berharap banyak pendampingan dan assesment dari Ombudsman terkait dengan pelayanan publik ini.
"Kita tentu masih berada jauh dari harapan masyarakat. Oleh karena itu, dukungan dan pendampingan dari Ombudsman RI sangat kita harapkan," jelas dia.(*)
