BULUKUMBA, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID -- Mal Pelayanan Publik (MPP) Bulukumba dipastikan akan dilanjutkan di tahun anggaran 2023.
MPP yang merupakan peninggalan pemerintahan Andi Sukri Sappewali dan Tomy Satria Yulianto akan dilanjutkan oleh pemerintah saat ini Andi Muchtar Ali Yusuf dan Andi Edy Manaf.
Lanjutan proyek yang tujuannya untuk memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Bulukumba itu masuk dalam agenda pembangunan di Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2023.
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bulukumba, Sapriadi yang dikonfirmasi membenarkan bahwa proyek penyelesaian MPP akan dikerjakan pada tahun ini.
Sapriadi mengungkapkan bahwa pihaknya menganggarkan dana dari APBD sebesar kurang lebih Rp 6,9 miliar untuk penyelesaian MPP.
Saat ini, kata Sapriadi, proyek tersebut mulai memasuki tahapan tender. Pihak Dinas PUTR telah mengajukan surat ke Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) untuk diproses tender.
"Untuk jadwal lelangnya nanti otomatis keluar di pengumuman tender," ungkapnya.
Sapriadi mengungkapkan bahwa pada proyek lanjutan MPP ini tidak ada perubahan secara signifikan dari konsep sebelumnya.
"Cuma ada perubahan dari segi desain dan pemanfaatan tiap ruang," tukasnya.
Diketahui, pembangunan MPP Bulukumba sudah dimulai sejak pemerintahan Andi Sukri Sappewali (Alm) di 2020 lalu, namun di tahun 2021 pembangunan terhenti karena tidak dianggarkan dengan alasan Covid-19.
Penyelesaian proyek MPP kembali dianggarkan di tahun 2022 dengan alokasi Rp 6,3 miliar, namun juga gagal terealisasi karena pada saat itu terjadi gagal tender.
Kabid Humas Dinas Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Bulukumba, Andi Ayatullah Ahmad, mengungkapkan gagalnya tender lantaran tidak ada perusahaan memenuhi kualifikasi yang ikut lelang.
"Ada dua perusahaan yang ikut lelang. Tapi kedua perusahaan ini tidak memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan," singkat Andi Ayatullah kala itu. (ewa/has/B)
