MAKASSAR, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID -- Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin bakal mengevaluasi sepuluh OPD dengan serapan APBD masih rendah.
Menurutnya di sisa akhir tahun ini, realisasi anggaran menjadi salah satu prioritasnya. "Anggaran (APBD) itu stimulan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat," ucap Bahtiar, kemarin.
Hingga Minggu, 10 September 2023, dari total APBD 2023 senilai Rp10 triliun, Pemprov baru merealisasikan sebesar 52,36 persen. Realisasi anggaran untuk fisik pun baru 52,34 persen. Tidak heran jika 10 OPD realisasi terendah didominasi sektor infrastruktur.
Sebut saja; Dinas BMBK 16,21 persen, Disperindag 18,76 persen, Dinas SDA CKTR 20,25 persen, Dispora 26,19 persen, UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah 28,12 persen.
Biro Kesejahteraan Rakyat 34,05 persen, UPT RSK Gigi dan Mulut 34,62 persen, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan 35,79 persen. Lalu, Dinas KP 36,65 persen, dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa 37,52 persen.
Hal tersebut menjadi miris. Apalagi, Pemprov Sulsel baru memasuki masa transisi dari gubernur sebelumnya yang habis masa jabatan ke penjabat gubernur.
"Kita evaluasi dan bicarakan, apa yang membuat dia tidak bergerak. Kita harus cek dahulu," terang Dirjen Polpum Kemendagri ini.
Bahtiar membeberkan pengalamannya ketika menjadi Pj Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) pada 2020 lalu. Ia menyebutkan, bahwa geliat perusahaan swasta di Sulsel tidak sebesar di Kepri. Oleh karena itu, kekuatan utama menggerakkan ekonomi di Sulsel ialah melalui APBD.
"Ketika pihak swasta tidak terlalu besar, maka kekuatan kita menggerakkan ekonomi adalah APBD. Nah, kalau APBD tidak bergerak (terserap), bagaimana bisa menggerakkan ekonomi," beber pria kelahiran Bone ini. (fajar)
