BULUKUMBA, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID -- Kerawanan tidak netralnya Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam momentum politik disebut tidak lepas dari adanya tekanan dari pimpinan dalam pemerintahan. Politik uang jadi tantangan di Pemilu 2024.
Hal itu diungkapkan Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bulukumba, Ahmad Arfan, dalam dialog publik tematik yang digelar Bawaslu Bulukumba, di Circle Live Id, Kamis, 11 Oktober 2023, malam.
Dalam dialog tersebut, Bawaslu Bulukumba mengangkat tema "Tantangan Pemilu 2024: Isu netralitas ASN hingga politik uang, memaksimalkan diseminasi informasi pemilu, wujudkan pemilu serentak tahun 2024 yang berintegritas.
"ASN tidak netral karena adanya intervensi atasan, karena ASN bekerja dan dipimpin oleh pimpinan uang diusung politik," ungkapnya.
Ahmad Arfan menerangkan jika jabatan Bupati atau kepala daerah merupakan jabatan politik sehingga menimbulkan potensi para ASN akan terseret.
"Karena itu jabatan politik, sehingga ASN tidak netral. Apalagi incumben kembali mencalonkan diri," ujarnya.
Keterlibatan ASN dalam politik menurut Ahmad Arfan dilakukan dengan modus memberikan keuntungan tertentu seperti membuat postingan di media sosial.
"Membuat postingan, komentar atau like saja itu melanggar tapi tidak dipahami ASN dan dianggap biasa saja," terangnya.
Bukan hanya itu, menurut Ahmad Arfan. ASN terkadang tidak memahami aturan ASN dalam momentum politik yang sedang berlangsung.
Ia kembali mencontohkan dengan kerap adanya ASN yang turut serta berkampanye dan deklarasi calon peserta politik karena dilakukan dihari libur.
"Banyak yang ASN yang mengira kalau tidak pakai pakaian dinas dan hari libur itu tidak masuk dalam katagori kampanye," ungkapnya.
"Kami tentu berharap agar Bawaslu bisa lebih memassifkan sosialisasi aturan dan larangan untuk ASN agar bisa lebih dipahami," tambah Ahmad Arfan.
Diketahui, Kabupaten Bulukumba ditempatkan diperingat ke delapan sebagai daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi isu netralitas ASN atau mencapai angka presentasi 40,38 persen.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Bulukuma, Bakri Abubakar menyampaikan bahwa pihaknya akan malakukan kajian mengenai konten yang dimuat oleh ASN, yang mengarah kepada dukungan Bacaleg.
"Terkait dengan netralitas ASN ketika konten yang dimuat mengarah dukungan, Bawaslu akan melakukan kajian mengenai postingan yang melanggar netralitas ASN di sosial media," katnya.
Senada disampaikan oleh Komisoner Bawaslu Bulukumba Awaluddin, mengenai politik uang yang menjadi tantangan dalam Pemilu 2024, Bawaslu Bulukumba juga terus melakukan upaya pencegahan.
"ASN tidak boleh secara terang terangan mendukung Bacaleg, jika memberikan hak pilih itu boleh saja, tapi bukan untuk di publikasikan. Untuk politik uang kami sudah lakukan langkah langkah termasuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang haram politik uang berdasarkan fatwa MUI," jelasnya. (***)
