BULUKUMBA, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID -- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Bulukumba, merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Bulukumba, untuk mengevaluasi Dinas Keseahatan, Puskesmas, dan Klinik di Bulukumba.
Hal itu disampaikan Andi Soraya Widyasari (ASW) anggota DPRD Bulukumba dari fraksi PKB, pasca Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi D, terkait kematian ibu dan anak di RSIA Yasira beberapa waktu lalu.
"Rekomendasi ini sementara disusun, karena harus semua fraksi, saya hanya mewakili fraksi PKB, yang merekomendasikan agar Dinkes dievaluasi secara full, dalam hal ini Puskesmasnya. Termasuk klinik yang diberi izin dari pemerintah," katanya kepada RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID.
Evaluasi di Dinkes dan Puskesmas kata dia, termasuk anggaran, fasilitas, dan SDM atau tenaga kesehatan, oleh pihak terkait, karena kata dia, ada keluhan terkait pelayanan.
"Kemarin itu, ada mis komunikasi antara Puskesmas dan RSIA Yasira, karena diagnosa dari Puskesmas dan RSIA Yasira itu berbeda. Karena fasilitas di Puskesmas dengan RSIA Yasira lebih bagus, itu wajar, tapi diagnosa jangan diubah tapi ditambahkan, kemarin kami temukan ada yang diubah, alasannya pasien mau klaim BPJS," jelasnya.
"Tapi mereka membela diri prosedurnya benar. Karena baik RSIA Yasira, Puskesmas dan RSUD, itu SOP-nya berbeda, inilah kami merekomendasikan kepada pemda agar membuat kebijakan untuk menyamakan SOP, agar tidak ada mis persepsi," sambungnya.
Menurutnya, setelah dilakukan audit dan evaluasi, maka hasil audit tersebut bakal menjadi langkah untuk mengambil kebijakan atau tindakan yang tegas.
"Setelah ada dilakukan evaluasi dan audit, jika betul terjadi hal yang didugakan selama ini, mungkin kita akan mengambil tidakan yang tegas," kata politis PKB itu.
Lebih jauh menjelaskan, bahwa pihak keluarga korban berharap agar peristiwa kematian ibu dan anak tidak terjadi lagi di Bulukumba.
"Keluarga korban berharap agar tidak ada lagi kematian ibu dan anak di RS, proses pelayanan harus dipercepat," katanya meneruskan harapan keluarga korban.
Dalam RDP kemarin (21 November 2023) yang digelar tertutup itu, juga menghadirkan BPJS Kesehatan, itu untuk mengedukasi masyarakat terkait penggunaan BPJS.
"BPJS sengaja kami undang, untuk bekerja seacara maksimal, dan memberikan edukasi kepada warga bahwa jika diminta sendiri untuk operasi cesar tanpat intruksi dokter m, maka BPJS itu gugur atau berlaku umum," jelasnya. (mad/hasb)
