EKONOMI, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID - Anggaran bantuan sosial alias bansos benar-benar melonjak tajam. Pada 2023, belanja bansos senilai Rp 9,6 triliun. Sementara, pada 2024 mencapai Rp 22,5 triliun.
Fakta ini dibeberkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024). "(Anggaran bansos 2024) naik 135,1 persen dibanding tahun sebelumnya," ucap Sri Mulyani.
Dalam rapat itu, Sri Mulyani merinci pembagian anggaran bansos tersebut. Pertama, sebesar Rp 12,8 triliun untuk pemanfaatan di Kementerian Sosial (Kemensos). Tepatnya, untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di program keluarga harapan dan kartu sembako bagi 18,7 juta KPM.
"Ini terutama untuk Kemensos Rp 12,8 (triliun) penyaluran PKH itu masih rutin untuk penyaluran PKH 10 juta dan sembako untuk 18,7 juta penerima," urai mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.
Selanjutnya, sebesar Rp 7,7 triliun di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Anggaran ini disalurkan ke Pemerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Kemudian, Rp 900 miliar di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Anggaran tersebut untuk 1.000 siswa penerima Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah untuk 105 ribu mahasiswa.
Lalu, Rp 1,1 triliun di Kementerian Agama. Anggaran ini untuk bantuan PIP bagi 1,4 juta siswa dan KIP kuliah bagi 11,1 ribu mahasiswa.
Badan Nasional Penangggulangan Bencana (BNPB) juga mendapat jatah penyaluran bansos. Besarnya Rp 800 miliar. Dana tersebut digunakan untuk penangggulangan bencana.
Di Ruang Rapat Komisi VIII DPR, Menteri Sosial Tri Rismaharani blak-blakan soal realisasi anggaran Kemensos Tahun Anggaran (TA) 2023. Dari total anggaran Rp 87,27 triliun, realisainya mencapai Rp 85,53 triliun atau 98 persen.
Risma menjelaskan, anggarannya terbagi ke dalam empat kelompok belanja, salah satunya belanja bansos. Dari total anggaran jumbo yang diperolehnya, 95 persen dialokasikan untuk belanja bansos atau sekitar Rp 83,27 triliun.
"Belanja bansos Rp 83,27 triliun, realisasinya Rp 81,61 triliun atau 97,96 persen," kata Risma, dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR, di Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (19/3/2024).
Salah satu program yang menjadi tanggung jawab besar Kemensos ialah pemberdayaan sosial yang berada di bawah naungan Ditjen Pemberdayaan Sosial. Rinciannya, terdiri atas program bansos hingga tunjangan kehormatan. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 53,27 triliun dan berhasil terealisasi sebesar Rp 52,29 triliun atau 98,17 persen.
Pertama, Program Sembako/Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Dari target 18,8 juta KPM, realisasinya mencapai 18,33 juta KPM atau 97,55 persen. Pagu anggaran untuk program ini mencapai Rp 45,12 triliun, dengan sukses tersalurkan Rp 44,47 triliun atau 98,57 persen dan transaksi sebanyak 43,69 triliun atau 98,25 persen.
Selanjutnya, ada Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) EL Nino. Risma merinci, pagu anggaran program ini mencapai Rp 7,52 triliun dengan nilai bantuan sebesar Rp 200 ribu per KPM per bulan untuk periode November-Desember. Target dari program ini ialah sebanyak 18,8 juta KPM.
"Sukses salur 18,42 juta KPM sebesar anggarannya RRp 7,37 triliun atau 98,01 persen. Transaksi 17,85 juta KPM dan realisasi Rp 7,14 triliun atau 96,90 persen," jelas politisi PDIP ini.
Selain dua program tersebut, Risma juga melaporkan realisasi pemberdayaan Komunita Adat Terpencil (KAT). Dari target 2.847 KK, realisasi mencapai 9.344 KK atau 328,21 persen. Lalu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang diberdayakan. Dari target 10.230 orang, realisasinya mencapai 8 ribu orang atau 78,2 persen.
Soal bansos 2024, Risma mengatakan, dana perlindungan sosial (Perlinsos) di Kemensos berjumlah Rp 78 triliun. Sementara, Perlinsos di APBN 2024 sebesar Rp 497 triliun.
"Yang sisanya itu aku nggak tahu, aku nggak berhaklah untuk bicara itu," ujar Risma, saat ditanya wartawan, usai rapat.
Baca juga : Ojek Online Dan Kurir Paket Juga Berhak Dapat THR…
Ia mengatakan, penerima bansos dari Kemensos sudah sesuai dengan data. Risma mengatakan, ada usul sanggah apabila penerima bansos dari Kemensos tak sesuai kriteria.
Ditanya mengenai pernyataan Sri Mulyani bahwa anggaran bansos di 2024 naik 135 persen dari tahun sebelumnya, Risma mengaku tak mengetahui. "Ya itu, lonjaknya di mana? Ndak tahu, jangan tanya aku, tanya Bu Sri Mulyani," ucapnya.
Sementara, Anggota Komisi VIII DPR My Esti Wijayati mengkritik pencairan bansos pada Januari-Februari 2024. Karena, biasanya BPNT dan PKH keluar di awal Maret.
"Untuk tahun 2024 ini, keluarnya cukup membuat kita terkaget-kaget, di Januari-Februari. Masih ditambah di luar dari payungnya Kemensos," kritik Esti.
Anggota Komisi VIII DPR Iskan Qolba Lubis juga menyoroti penyaluran bansos pada awal tahun 2024. Mulanya, Iskan bertanya terkait sumber anggaran yang dipergunakan untuk bansos yang disalurkan pemerintah pada Januari-Februari 2024.
"Penyaluran bansos di awal Januari-Februari, itu anggaran 2023 atau 2024? Karena setahu saya, saya kan di Badan Anggaran (Banggar), biasanya Januari-Februari itu belum banyak program, karena program datang dari ketika sudah pajak datang," pungkasnya. (jpnn)
