BULUKUMBA, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID -- Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) memuji penanganan inflasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Itu disampaikan saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Bulukumba, Selasa 14 Mei 2024.
Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan mengunjungi Bulukumba dalam rangka monitoring program Mini Distribution Centre (MDC) yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi TPID Kabupaten Bulukumba.
Deputi Direktur Bank Indonesia Sulsel Hasiando Ginsar Manik bersama rombongan melakukan peninjauan harga bahan pokok di Pasar Cekkeng. Pada peninjauan ini didampingi Wakil Bupati Andi Edy Manaf, Dandim 1411, Letkol Inf. Kaharuddin Djamaluddin, Sekda Ali Saleng, Kepala Bulog Ervina Zulaeha, Asisten Ekonomi Pembangunan Amry, dan Kadis Kominfo, Asdar A. Bennu.
Di Pasar Cekkeng, rombongan juga melihat langsung depot MDC atau Toko Murah Inflasi yang disiapkan oleh Bulog Bulukumba kerjasama dengan Pemkab Bulukumba.
Ervina Zulaeha mengatakan sudah ada 11 unit MDC yang dibentuk yang tersebar di 10 kecamatan. Selain itu juga disiapkan MDC Keliling dengan menggunakan mobil box.
Dikatakan MDC dibentuk untuk melakukan stabilisasi atau mengendalikan harga. Bukan untuk mencari keuntungan. Makanya bahan pokok yang dijual, harganya tidak boleh lebih tinggi dari harga pedagang lainnya.
"Bahan pokok seperti beras, minyak dan terigu itu dijualnya sama masyarakat bukan kepada pedagang," ungkap Ervina.
Dalam Rapat Koordinasi TPID bersama Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf, Deputi Direktur BI, Hasiando Ginsar Manik memuji kebijakan Kabupaten Bulukumba dalam pengendalian inflasi.
Ia menyebut progam MDC hanya ada 3 di Sulawesi Selatan yaitu Makassar, Parepare dan Bulukumba. Ia berharap program MDC ini menjadi salah satu faktor pendukung pengendalian inflasi di daerah.
Menurutnya inflasi Bulukumba relatif rendah. Ini bisa dilihat dari dari terakhir bulan April (Ytd) sebesar 0,44 persen.
Hasiando memuji langkah Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam pengendalian inflasi, seperti program ketahanan pangan sampai ke desa dengan alokasi anggaran minimal 40 persen. Begitu pula gerakan memanfaatkan pekarangan dan lahan kosong untuk tanaman jangka pendek seperti cabai dan sayuran.
"Dari diskusi dengan pak Bupati, saya bisa menilai bagaimana komitmennya dalam memajukan daerah ini," puji Hasiando.
Tujuan kunjungan ke daerah, tambahnya untuk melihat langsung apa yang telah dilakukan, tidak hanya sekedar membaca data yang ada.
"Jadi inflasi itu tidak sekedar hanya melihat data angkanya, tapi kita juga mau melihat apa yang telah dilakukan atau apa actionnya," beber Hasiando.
Sebelumnya, Andi Utta sapaan akrab Bupati Bulukumba memaparkan jika pihaknya terus memperkuat program ketahanan pangan, karena 70 persen lebih perekenomian daerah ditopang oleh sektor pertanian.
Andi Utta menekankan kepada aparat di bawahnya untuk memfasilitasi bahan pokok warganya dengan menyiapkan kebun bersama untuk menanam cabai atau sayuran.
"Lahan lahan yang tidak digunakan harus produktif. Minta izin kepada pemiliknya agar bisa dimanfaatkan untuk tanaman jangka pendek," kata Andi Utta.
Diketahui TPID adalah tim yang dibentuk di setiap daerah sebagai wadah koordinasi lintasi instansi dalam rangka pengendalian inflasi. Baik dari unsur Pemerintah Daerah, TNI/Polri, instansi vertikal, maupun BUMN atau pihak swasta. ****
