BULUKUMBA, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bulukumba, ingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak ikut berpolitik praktis di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) November 2024 mendatang.
"Kita ingatkan para ASN agar tetap netral, menjaga independensi, dengan tidak terlibat dalam politik praktis," kata anggota Bawaslu Bulukumba yang membidangi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Wawan Kurniawan.
Wawan menjelaskan regulasi tentang netralitas ASN sangat jelas pada UU ASN Nomor 20 Tahun 2023, jadi menghadapi Pilkada 2024, ASN harus netral termasuk juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), karena aturannya menunut demikian, tambahnya.
“Independen yang dimaksud, ASN itu punya hak pilih. Jadi, ASN jangan gaduh. ASN itu melayani,” tegasnya.
Wawan menyebut berdasarkan data pada Pilkada 2020 lalu, sepanjang tahapan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 Bawaslu Bulukumba telah memproses dan merekomendasikan ke KASN sebanyak 27 Kasus Netralitas ASN.
Dari 27 kasus tersebut terdapat 34 orang yang ditangani Bawaslu Bulukumba terkait netralitas ASN.
“Beragam sanksi yang diberikan saat itu, seperti 13 orang yang diberikan sanksi moral, 2 orang diberikan sanksi disiplin ringan, 13 orang diberikan sanksi disiplin sedang,” jelas dia.
Pada pilkada 2024 mendatang kita berharap pelanggaran netralitas ASN bisa diminimalisir, Bawaslu Bulukumba telah memaksimalkan imbauan agar ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Bulukumba tetap menjaga netralitas selama pelaksanaan Pilkada berlangsung. (mad/has/B)