BULUKUMBA, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID -- Meski telah mencapai angka progresif Universal Health Coverage (UHC) yakni 95 persen kepesertaan JKN, namun Kabupaten Bulukumba belum termasuk UHC Non Cut Off.
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah IX, Yessi Kumalasari menyampaikan bahwa Kabupaten Bulukumba salah satu kabupaten yang baru mencapai angka progresif UHC 95 persen.
"Wilayah Sulsel ini secara progresif sudah UHC, anak bungsunya itu memang Kabupaten Bulukumba," ungkap Yessi saat dikonfirmasi RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID dalam forum Media Workshop BPJS yang digelar di Swiss-Belhotel, Makassar pada Kamis, 7 Juni 2024.
Yessi mengungkapkan bahwa Kabupaten Bulukumba salah satu kabupaten yang paling terakhir mencapai angka progresif UHC di Sulawesi Selatan.
Meski begitu, keaktifan peserta BPJS di Kabupaten Bulukumba belum mencapai angka 75 persen sehingga belum bisa menerapkan UHC non cut off.
"Jadi UHC non cut off itu kalau hari ini didaftarkan hanya menunggu 24 jam itu langsung aktif," jelas Yessi.
Olehnya, Yessi telah mengundang khusus Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam forum kemitraan, mendorong Dinas Sosial untuk mencapai target keaktifan peserta.
"Kemarin Kabupaten Bulukumba diundang secara khusus dalam forum kemitraan kami mendorong masing-masing Dinasosnya untuk memastikan keaktifan peserta. Di sisi lain kami mendorong semua Kabupaten untuk mencapai UHC non cut off," ungkapnya.
Sementara itu, Pekerja Sosial, Dinas Sosial Bulukumba, Nova Anrina mengungkapkan bahwa pihaknya telah menggelar rapat lintas OPD untuk menindaklanjuti rekomendasi dari pihak BPJS.
"Berdasarkan rapat dengan OPD terkait bersama Pak Sekda, ada beberapa upaya yang sementara dilakukan," ungkap Nova
Salah satu upayanya dengan memastikan seluruh keaktifan BPJS anggota keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bulukumba.
"Karena banyak juga ASN yang anaknya sudah tidak masuk tanggungan, akhirnya non aktif BPJSnya," bebernya.
Selain itu, pelaku usaha juga ditekankan untuk mendaftarkan atau mengaktifkan kepesertaan BPJS seluruh karyawannya.
Sebelumnya juga, Pemkab Bulukumba mendukung peningkatan kepesertaan dengan mengajukan usulan migrasi ke Kementerian Sosial.
Hasilnya, hanya dalam kurun waktu Januari hingga April pemerintah sudah berhasil melakukan migrasi sebanyak 7 ribu lebih peserta yang sebelumnya menjadi tanggungan APBD menjadi tanggungan APBN atau peserta PBI JK. ****
