Realisasi PAD Bulukumba Masih di Bawah 20 Persen hingga Mei 2024

  • Bagikan
Ilustrasi (Ist)

BULUKUMBA, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID -- Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba hingga Mei tahun anggaran 2024 baru mencapai 13,8 miliar rupiah dari target 74,8 miliar.

Pagu PAD Bulukumba tahun anggaran 2024 sebesar 74,8 miliar, itu terdiri dari pendapatan pajak daerah yang ditarget mencapai 74,3 miliar, hasil retribusi daerah sebesar 538 juta rupiah, dan pendapatan lain-lain nilainya tidak ditarget.

Berdasarkan data yang diperoleh RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bulukumba, realisasi pajak hingga Mei 2024 ini baru mencapai 13,6 miliar, pendapatan retribusi belum terhitung, dan pendapatan lain-lain 153 juta rupiah.

Dari persentase keseluruhan hingga Mei 2024, PAD Kabupaten Bulukumba masih di bawa 20 persen dari pagu anggaran.

Kepala Bidang (Kabid) Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah, Bapenda Bulukumba, Asrul Anas menyampaikan, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab masih rendahnya realisasi PAD khusunya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pedesaan (P2).

"Kusus PBB-P2 yakni belum memasuki musim panen bagi petani sehingga waktu pembayaran biasanya diakhir-akhir jatuh tempo di akhir November," jelasnya.

Selain itu juga kendala geografis, menurut Asrul masih ada beberapa wilayah yang sulit dijangkau oleh petugas kolektor pajak.

Lambannya realisasi pajak juga tidak terlepas dari kepatuhan wajib pajak yang dianggap masih rendah, dan masih terdapat wajib pajak yang sengaja menghindari pembayaran pajak.

Selain dari faktor eksternal, Anas juga tidak membantah adanya kendala dari internal.

"Termasuk keterbatasan SDM, baik itu petugas kolektor maupun pelaksanan layanan administrasi pajak," ungkapnya.

"Juga operasionalisasi bagi petugas berupa sarana dan prasarana pendukung seperti kendaraan operasional baik untuk kolektor, petugas pendata, maupun bagi tim terpadu pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah, diakui bahwa kendaraan operasional telah berusia yg mesti diremajakan," paparnya.

Namun Anas mengakui bahwa kendala internal itu juga tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah.****

  • Bagikan