BANTAENG, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID — Penjabat (Pj) Bupati Bantaeng, Andi Abubakar, mengikuti evaluasi kinerja triwulan III, di Kantor Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat 12 Juli 2024.
Dalam pemaparannya, Pj Bupati Bantaeng, Andi Abubakar, didampingi Pj Ketua TP PKK Bantaeng, Andi Raodhayanti, dan tim penyusunan laporan kinerja Bupati.
Andi Abubakar memaparkan kinerja yang telah dilaksanakan selama sambilan bulan terakhir, khususnya mengenai penanganan inflasi, kemiskinan esktrem, penyerapan anggaran, penanganan pengangguran dan stunting.
Pj Bupati menyampaikan bahwa penurunan stunting di Kabupaten Bantaeng sesuai hasil SKI tahun 2023 mencapai 15 persen, dan Bantaeng optimis pada tahun 2024 dapat diturunkan menjadi 14 persen.
“Dengan memanfaatkan kerjasama dengan retail modern untuk penyiapan makanan tambahan, serta melibatkan tim penggerak PKK dalam melakukan intervensi stunting bagi kelompok anak balita dan baduta sasaran,” kata Pi Bupati Andi Abubakar dalam keterangannya diterima di Bantaeng.
Selain itu, dia juga mengatakan bahwa, Inflasi dapat dikendalikan dengan melakukan Gerakan Pasar Murah (GPM) dan pengecekan harga sembako setiap minggu dengan melibatkan unsur Forkopimda.
Sementara itu, kata Andi Abubakar langkah kongret untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan yaitu penyiapan lapangan kerja di Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) dengan melibatkan Akademi Komunitas serta Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Bantaeng.
“Untuk peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) pemerintah Kabupaten mengenjot target pemasukan PAD dengan melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri, Kantor Pajak Madya, dan UPT Samsat,” kata dia.
Tim evaluator yang dipimpin oleh sekretaris utama Irjen Kemendagri, sangat mengapresiasi kemajuan kinerja Pj Bupati Bantaeng, dan menitipkan optimalisasi perluasan areal penanaman padi dan pengendalian harga pupuk bersubsidi.
Diakhir evaluator berharap, dalam tiga bulan ke depan progress kinerja Pj Bupati, semakin baik dalam mengendalikan program pemerintah pusat yang diamanahkan ke Kabupaten Bantaeng. (mad/has/B)
