* Tingkatkan Kualitas Layanan Pendampingan
BULUKUMBA, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID -- Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bulukumba menggelar pelatihan manajemen dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Pertemuan HDR, Selasa, 16 Juli 2024.
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP2KBP3A Bulukumba, sekaligus Pelaksana Kegiatan, Irmayanti Asnawi menyampaikan bahwa kegiatan tersebut digelar sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dalam memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak.
"Tujuannya adalah menyediakan pedoman untuk mempermudah petugas dalam melakukan pendampingan, memperjelas alur pelayanan, memperjelas peran dan wewenang masing-masing instansi, serta sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan," katanya.
Sementara itu, Kepala DP2KBP3A Bulukumba, dr. Wahyuni menjelaskan bahwa kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Bulukumba masih cukup tinggi sehingga diperlukan peran aktif dari berbagai pihak pencegahan hingga penanganan.
"Kasus kekerasan perempuan dan anak yang tercatat masih cukup tinggi. Itu yang melapor, belum yang tidak melapor. Jadi memang ini sangat memprihatinkan," jelasnya.
Diharapkan melalui kegiatan tersebut dapat meningkatkan wawasan dan keterampilan para peserta dalam menangani atau mendampingi kasus kekerasan perempuan dan anak.
"Harapannya dengan kegiatan ini kita semua bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan apabila mendapatkan kasus perempuan dan anak. Dan dari kegiatan ini kami harapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam mengatasi persoalan ini," harap Wahyuni.
Sekadar informasi, pada kegiatan tersebut diikuti sekira 30 peserta yang terdiri dari perwakilan instansi terkait dan lembaga di Kabupaten Bulukumba yang aktif dalam pendampingan perempuan dan anak.
Pada pelaksanaan kegiatan pelatihan ini, DP2KBP3A menghadirkan dua narasumber di antaranya Kepala Satuan (Kasat) Reskrim Polres Bulukumba, AKP Abustam dan Pendamping dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Makassar, Abu Talib. (ria/has/B).
