BULUKUMBA,RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID -- Badan Pengawas Pemilihan Umum
(Bawaslu) Bulukumba terus berkomitmen untuk mendorong partisipasi Perempuan dalam rangka mengakomodir aspirasi perempuan dan memastikan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 yang lebih inklusif dan adil.
Bawaslu Kabupaten Bulukumba mengundang sejumlah perwakilan perempuan dari seluruh elemen organisasi, lembaga keagamaan dan kemasyarakatan. Kegiatan ini bertujuan untuk menerima masukan dan pandangan terkait pelaksanaan pilkada tahun 2024.
Ketua Bawaslu Bulukumba, Bakri Abubakar menyampaikan bahwa pentingnya peran perempuan dalam proses demokrasi. Tanggungjawab menyukseskan Pilkada tidak hanya menjadi tugas KPU dan Bawaslu, akan tetapi menjadi tanggungjawab bersama. Keterlibatan perempuan dalam proses pemilihan sangat krusial.
“Salah satu komitmen Bawaslu adalan mewujudkan Pemilihan yang ramah Perempuan, sehingga edukasi kepada masyarakat terkait prinsip adil gender penting dilakukan. Ini terbukti, dari seringnya Bawaslu melakukan pengawasan partisipatif bersama stakeholder, khususnya kelompok Perempuan,” katanya, Selasa 23 Juli 2024.
Semua ini dilakukan dengan tujuan untuk mengawasi dan memberi jaminan hak memilih dan hak dipilih sesuai kontitusi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, bermartabat serta inklusif.
Ditempat yang sama, Anggota Bawaslu Bulukumba Awaluddin juga menyampaikan komitmen Bawaslu dalam mewujudkan pemilihan yang inklusif dan representatif.
“Kami ingin memastikan bahwa suara perempuan didengar dan diakomodasi dengan baik dalam setiap tahapan pemilihan. Masukan dari berbagai elemen perempuan sangat penting untuk bersama mewujdukan pemilihan yang berkualitas,” tambahnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini sebagai Narasumber Hj. Nur Fadhillah M, S.H., M.H., Ph.D (Dosen Tetap Fakultas Hukum UMI) yang juga memberikan materi pentingnya partisipasi Perempuan dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.
Para peserta berdiskusi secara mendalam tentang berbagai tantangan yang mungkin dihadapi dalam pemilihan mendatang serta memberikan rekomendasi untuk mengatasi potensi kerawanan, seperti isu politik uang, netralitas ASN, bahaya hoaks dan ujaran kebencian, isu-isu keamanan, partisipasi, dan perlindungan hak-hak pemilih perempuan. (***)
