BULUKUMBA, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID -- Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional tahun 2023. Setiap hari di kabupaten Bulukumba menghasilkan 182 ton sampah.
Lebih mengkhawatirkan lagi, penelitian terbaru yang dilakukan oleh Yayasan Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (ECOTON) pada tahun 2024 mengungkapkan adanya mikroplastik di sungai Balantieng, terutama pada bagian tengah dan hilir.
Temuan ini menjadi sinyal adanya aktivitas pembuangan sampah yang tidak terkontrol ke sungai, yang mengancam ekosistem dan kesehatan masyarakat.
Menyadari urgensi masalah ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Bulukumba bersama ECOTON memprakarsai gerakan Kampung Merdeka Sampah di empat desa di antaranya di Desa Kahayya (Kecamatan Kindang), Desa Anrang (Kecamatan Rilau Ale), dan Desa Batukaropa (Kecamatan Rilau Ale), serta Desa Manjalling (Kecamatan Ujungloe).
Program ini bertujuan untuk mengurangi dampak buruk sampah melalui pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah.
Selama empat hari, mulai 19 hingga 22 Agustus 2024, DLHK Bulukumba dan ECOTON menggelar pertemuan dengan warga di masing-masing desa.
Dalam pertemuan tersebut, DLHK menjelaskan pentingnya pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga, sementara ECOTON memberikan pemahaman tentang bahaya membakar dan membuang sampah ke sungai serta dampak mikroplastik bagi kesehatan manusia.
Tak hanya itu, ECOTON juga memperkenalkan solusi inovatif berupa toko refill (isi ulang) yang dapat dikelola oleh kelompok masyarakat untuk mengurangi penggunaan sampah sachet.
Pertemuan ini direspon dengan antusias oleh masyarakat. Mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi juga aktif memberikan masukan dan berbagi pengalaman mengenai tantangan yang mereka hadapi dalam pengelolaan sampah. Salah satu usulan penting yang muncul adalah pembentukan tempat pengelolaan sampah sementara dan pemilahan sampah di tingkat desa.
Peneliti dari ECOTON, Firly Mas’ulatul Janah, menyampaikan bahwa pentingnya kolaborasi dalam mewujudkan Kampung Merdeka Sampah.
“Kampung Merdeka Sampah adalah salah satu inisiatif untuk mengatasi permasalahan sampah di level desa. Untuk itu, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting. Pemerintah memiliki kapasitas dalam hal anggaran dan kebijakan, sementara masyarakat memiliki peran kunci dalam pelaksanaan di lapangan,” katanya, Kamis, 22 Agustus 2024.
Samsul Bahri dari DLHK Bulukumba juga menegaskan komitmen pemerintah dalam mendampingi masyarakat.
“Demi membebaskan sungai dari sampah plastik, kami bersama pemerintah desa dan NGO siap melakukan pendampingan pengelolaan sampah kepada masyarakat," jelasnya.
Dari pertemuan ini, jelas bahwa masyarakat sebenarnya telah menyadari masalah ini, namun belum ada yang menggerakkan.
"Oleh karena itu, kami mendorong kolaborasi semua pihak untuk mengatasi masalah sampah secara bersama dan partisipatif,” lanjutnya.
Ke depan, diharapkan kelompok pengelola sampah yang telah terbentuk di setiap desa dapat terus beroperasi dan menjadi motor penggerak dalam pengurangan sampah.
Harapan ini juga disuarakan oleh Andi Fatmawati, seorang warga desa Batukaropa, yang merasa senang dengan pertemuan yang membahas masalah sampah ini.
"Semoga kelompok yang telah dibentuk dapat terus berlanjut dan berkontribusi dalam pengurangan sampah," harapnya.
Melalui program gerakan kampung meredeka sampah, diharapkan menjadi awal dari perubahan besar dalam pengelolaan sampah di Bulukumba, menginspirasi desa-desa lain untuk mengikuti jejak yang sama demi lingkungan yang lebih bersih dan sehat. (ria/has/B)
