BULUKUMBA, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID -- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bulukumba melaksanakan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Perizinan Tahun 2024 di Mall Pelayanan Publik (MPP).
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan dari pelaku usaha, media, serta pengelola pelayanan perizinan.
Sekretaris DPMPTSP, Wahyudi S.STP, dalam sambutannya menekankan pentingnya perhatian terhadap isu-isu faktual yang perlu dibahas bersama.
“Ada beberapa isu faktual yang perlu menjadi perhatian kita, terutama untuk dirumuskan dalam kebijakan standar peningkatan pelayanan publik di sektor perizinan,” katanya.
Salah satu tantangan utama yang diangkat adalah rendahnya tingkat legalitas usaha di kalangan masyarakat meskipun pemerintah telah memberikan kemudahan dalam proses perizinan.
"Masih banyak masyarakat yang berusaha tanpa legalitas, meskipun prosedur izin sudah dipermudah," jelasnya
Selain itu, ia menyoroti keterbatasan akses layanan DPMPTSP di tingkat kecamatan dan desa. Layanan seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) masih belum tersedia secara merata, dan beberapa daerah di Bulukumba mengalami kendala jaringan internet, yang menyebabkan kesulitan dalam mengakses layanan perizinan online.
Tidak hanya itu, Wahyudi menyebut bahwa masih terdapat potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang belum dikelola secara maksimal. Dalam forum ini, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpusat di MPP Bulukumba.
"Dengan forum konsultasi ini, DPMPTSP Bulukumba berharap dapat meningkatkan sinergi dengan masyarakat dalam rangka memajukan standar pelayanan perizinan yang lebih baik dan inklusif," tutupnya. (**)
