JAKARTA, RADARSELATAN.CO.ID – Koalisi Cek Fakta menggelar pemeriksaan fakta secara langsung pada momen Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak, Rabu, 27 November 2024. Kerja kolaborasi guna
mengawal pelaksanaan pilkada– terbesar dalam sejarah Indonesia– ini melibatkan setidaknya 40
media dan komunitas pemeriksa fakta yang tersebar di berbagai wilayah.
Kegiatan pemeriksaan fakta atas dugaan informasi bohong atau hoaks ini dilakukan secara
daring sejak pukul 05:00 WIB - 20:00 WIB. Tim koalisi ini terdiri dari setidaknya empat editor,
belasan anggota tim monitoring dan pemantauan, 20-an pemeriksa fakta, serta 40 media dan
komunitas yang akan membantu diseminasi konten hasil periksa fakta.
Semua proses kerja memanfaatkan satu lembar kerja bersama yang bisa diakses berbarengan.
Sekretaris Jenderal AJI Indonesia, Bayu Wardhana mengatakan, kegiatan ini menjadi penting
agar masyarakat dapat melakukan pertimbangan secara baik saat hendak menggunakan hak
pilihnya.
“Dari beberapa monitoring, hoaks seputar Pilkada ini masih tinggi. Masyarakat mendapat
informasi yang salah sehingga besar kemungkinan memilih dengan pertimbangan yang salah.
Kegiatan ini salah satu cara untuk melawan hoaks tersebut, sehingga masyarakat mendapatkan
informasi yang tepat,” ujar Bayu sembari menambahkan hasil kerja koalisi ini dapat diakses di
portal cekfakta.com.
Koalisi Cek Fakta terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, Asosiasi Media Siber Indonesia
atau AMSI, dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau MAFINDO, bersama 104 media. Kegiatan
pemeriksaan fakta ini sebelumnya juga sudah pernah dilakukan semasa pemilihan presiden dan
kegiatan debat pemilihan presiden pada Februari 2024. Koalisi bertujuan menciptakan pemilu
yang kredibel dan berintegritas.
Ketua Umum AMSI, Wahyu Dhyatmika mengatakan, kegiatan live fact-checking yang sudah
berlangsung sejak Pemilu 2019 ikut mewarnai proses peralihan kekuasaan politik di indonesia.
Aktivitas yang mendapat apresiasi dari beragam pihak ini menjadi ikhtiar positif menjaga
ekosistem informasi digital pada masa krusial seperti pemilu dan pilkada.
Bertambahnya jumlah media dan pemeriksa fakta yang terlibat, ungkap Wahyu, memperlihatkan
makin signifikannya peran cek fakta sebagai upaya media melayani pembacanya.
“Dalam beberapa aspek, Pilkada bahkan lebih penting ketimbang pemilu dan pilpres, karena
membuka kesempatan warga memilih calon favoritnya sebagai kepala daerah dan menghukum
petahana yang dinilai tak optimal bekerja. Karena itu peran cekfakta selama hari pencoblosan ini
juga luar biasa penting agar suara rakyat benar-benar murni dari nuraninya dan tidak dicemari
hoaks maupun upaya disinformasi apapun,” tambah Wahyu.
Menurut catatan MAFINDO, terdapat 670 kasus hoaks terkait pemilu sepanjang Januari-Juni
2024. Hoaks beredar melalui platform seperti TikTok (26,7%), YouTube (25,4%), Facebook (23,7%),
Twitter (12,8%), WhatsApp (5,2%).
Ketua Presidium MAFINDO, Septiaji mengungkapkan, Pilkada 2024 sebagai puncak konsentrasi
informasi pada tahun pemilu. Potensi misinformasi semasa pencoblosan hingga penghitungan
suara dapat mengganggu proses demokrasi.
“Karenanya Mafindo mengerahkan Satgas Pemilu, relawan dan tim periksa fakta untuk
bergabung dengan koalisi cekfakta untuk bersama menjaga integritas informasi selama Pilkada
berlangsung. Integritas informasi sangat penting untuk membuat Pilkada berjalan lancar dan
damai.” tutur Septiaji.
Kegiatan pemeriksaan fakta yang mendapatkan dukungan dari Google News Initiative ini
merupakan bagian dari upaya koalisi memeriksa temuan serta memperlambat peredaran
informasi yang mengandung kebohongan selama hari pemungutan suara kepala daerah.
Tujuannya agar publik mendapat informasi sesuai dengan fakta yang akurat.
Aktivitas pemeriksaan fakta ini berlangsung terus menerus di luar momen Pilkada 2024. (**)
