GOWA, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Toddopuli Indonesia Bersatu (TIB) mendorong agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun melakukan pemeriksaan penggunaan dana desa di Sulawesi Selatan.
Presiden Toddopuli Indonesia Bersatu, Syafriadi Djaenaf menegaskan, pengelolaan proyek yang dikelola kepala desa perlu pengawasan dan investasi mendalam. Sebab kata dia, anggaran yang bergulir di tingkat desa rawan di salah gunakan atau dikorupsi.
Selain KPK, Syafriadi Djaenaf juga meminta semua elemen, baik itu Non-Governmental Organization (NGO) agar aktif melakukan investigasi mandiri di wilayah masing-masing dan melaporkan jika ada temuan di lapangan.
"Dana desa memiliki potensi besar untuk disalahgunakan. Kami mendorong KPK juga melakukan audit penggunaan dana desa karena ini rawan sekali digunakan untuk memperkaya diri sendiri dan atau orang lain," tegas Syafriadi Djaenaf, Kamis 26 Desember 2024.
Dorongan ini tambah Syafriadi, semata untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa sehingga dapat dipastikan dana desa benar-benar dimanfaatkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
"Tentu ini juga perlu kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil sangat penting untuk memberantas potensi korupsi dana desa. Ini adalah tanggung jawab bersama. Semua pihak harus bergerak demi memastikan dana desa digunakan sesuai dengan tujuannya dan peruntukannya" tutup Syafriadi Djaenaf.
(del/has/c)
