BULUKUMBA, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba, kunjungi pengerjaan proyek pembangunan sekolah di Kecamatan Bontotiro. Hasilnya menemukan pengerjaan yang belum selesai.
Diketahui ada dua sekolah yang pembangunannya belum tuntas, yakni UPT SPF SDN 144 Buhunglantang dan UPT SPF SMPN 31 Bulukumba, belum tuntas.
Anggota DPRD Bulukumba, menemukan hasil pekerjaan di dua sekolah itu, saat rombongan Komisi IV DPRD Bulukumba melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Kecamatan Bontotiro beberapa waktu lalu.
Menurut Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bulukumba, Abdul Hakim yang menyayangkan adanya pekerjaan fisik pembangunan-rehabilitasi sekolah di Kecamatan Bontotiro yang pekerjaannya tidak tuntas.
"Pembangunan dan rehabilitasi sekolah di dua UPT tersebut, kami sayangkan kenapa tidak tuntas padahal anggarannya cukup fantastis," ujar Hakim dilansir Kamis 16 Januari 2025.
Lebih lanjut, Hakim mengatakan bahwa di UPT SPF SDN 144 Buhunglantang menelan anggaran yang cukup besar. Dari tiga gedung yang dikerja, kata dia, hanya satu gedung yang selesai, dan dua gedung lainnya belum selesai.
"Begitupun di UPT SPF SMPN 31 Bulukumba tidak ada satupun yang tuntas," jelas Hakim, yang juga merupakan ketua fraksi partai Gerindra di DPRD Bulukumba.
Alasan tidak selesai, kata dia, bukan karena rekanan terlambat dalam proses pekerjaan, tetapi karena anggarannya tidak cukup.
Menurut Hakim, hal tersebut membuktikan bahwa perencanann pembangunan di dua sekolah ini tidak dirancang dengan serius. "Plafon cantik tapi keramik pecah merusak pemandangan di lantai," kata dia.
Yang membuat politisi partai Gerindra itu kaget, karena pembangunan toilet dengan anggaran Rp85 juta tidak selesai pada bagian plafon. Padahal, kata dia lagi, pembangunannya hanya sekira 12 meter persegi.
"Dari pantauan yang kami lakukan ini, saya tertarik untuk membedah dokumen perencanaan (Gambar tambah RAB) yang ada di dinas pendidikan pada saat Monev (monitoring evaluasi) nanti. Semewah apa perencanaannya," kata Hakim
Sementara itu, ketua Komisi IV DPRD Bulukumba Syamsir Paro menyatakan bahwa pihaknya melakukan pengawasan dengan meninjau sekolah-sekolah yang mendapatkan bantuan fisik baik dari Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU) selama beberapa hari ini.
"Kita beberapa hari turun di sejumlah pekerjaan fisik yang bermitra dengan Komisi IV DPRD Bulukumba. Hal itu untuk memastikan pekerjaan tersebut tuntas dan berkualitas," ujar Syamsir Paro.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bulukumba, A Maulana mengaku ada beberapa sekolah memang yang tidak tuntas yang sumber anggarannya dari DAK. Sebab kata dia, anggarannya yang disetujui dari pusat tidak mencukupi, namun sudah bisa dimanfaatkan.
"Adapun pekerjaan yang tidak dapat tercover karena anggaran yang disetujui dari pusat memang tidak mencukupi, seperti rehabilitasi ruang kepala sekolah yang anggarannya hanya sebesar Rp50 juta dengan ukuran bangunan kurang lebih 6x7," ungkap Maulana.
Sehingga, menurut Maulana, pekerjaan plafon dan tegel tidak bisa dicoper. Namun demikian bangunan yang direhab sudah bisa digunakan dan dapat dituntaskan melalui dana mandatory.
"Dan kami tetap pertimbangkan pekerjaan yang paling utama dan layak diganti sesuai ketersediaan dana," jelasnya.
Maulana menyatakan, rehabilitasi toilet dibangun baru karena toilet tersebut bangunannya bersambung dengan ruang guru dan kepala sekolah, sehingga tidak terplafon.
"Di sana anggarannya bukan untuk pembangunan toilet, tetapi rehabilitasi toilet. Namun melihat kondisi lapangan toiletnya tidak lagi bisa direnov, sehingga dibangunkan baru," kata Maulana. (Mad/Has)
