MAKASSAR, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID -- Penjabat (Pj) Bupati Bantaeng, Andi Abubakar menghadiri rapat koordinasi dan entry meeting evaluasi perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah se-Sulawesi Selatan tahun 2025, di Ruang Rapat pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.
Pada kesempatan itu, Pj Gubernur Sulsel, Prof Fadjry Djufry, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
"Kegiatan ini sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menerapkan efisiensi anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Birokrasi harus terus berjalan, apa pun kondisi fiskal kita. Sebagai ASN, kita wajib patuh dan menjalankan kebijakan ini dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.
Prof Fadjry Djufry mengungkapkan, tahun ini dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke daerah tidak terlalu besar. Pengurangan ini tidak hanya terjadi di Pemprov Sulsel dan Kabupaten Kota, tetapi juga Kementrian dan Lembaga.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sulsel, Mohammad Risbiyantoro, menyampaikan, perencanaan program dan kegiatan di tengah efisiensi anggaran harus dilakukan dengan baik, sehingga bisa dijalankan juga dengan baik. Dengan begitu, tujuan yang diharapkan juga bisa tercapai.
"Kalau kita rencanakan dengan baik, Insyaallah kita bisa menjalankan dengan baik. Memang ini menjadi tugas kita semua. Kita berharap, tujuan dari program kita semua bisa tercapai," kata Risbiyantoro.
Yang lebih penting agar menjadi perhatian bersama, kata Risbiyantoro, adalah pengendalian resiko dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita semua.
"Perencanaan penganggaran ini sangat penting. Diharapkan, perencanaan kedepan sudah sinkron dan sisa dijalankan pada pemerintahan yang baru. Kami berusaha untuk menjembatani ini agar penganggaran lebih efektif," jelasnya.
Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman, Bupati dan Wali Kota se-Sulsel, seluruh Kepala OPD Lingkup Pemprov Sulsel dan OPD terkait di 24 kabupaten kota se-Sulsel. (Mad/Has)
