SELAYAR, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID - Bupati Kepulauan Selayar Muhammad Natsir Ali mengambil langkah tegas memerintahkan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah untuk melakukan efesiensi anggaran Tahun 2025. Langkah ini kata Bupati merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto nomor 1 Tahun 2025 tentang penghematan anggaran dalam pelaksanaan APBN dan ABPD.
"Setiap perangkat daerah, harus melakukan rasionalisasi dan memangkas angggaran yang dinilai tidak perioritas dan tidak terlalu mendesak, tak terkecuali belanja infrastruktur yang masih dapat ditunda pembangunnya" tegas Bupati dalam arahannya pada Rapat Koodinasi dengan jajaran perangkat daerah pada Sabtu malam (16/3) di Rujab Bupati.
Meski demikian, setiap perangkat daerah juga harus memastikan efisiensi anggaran pengeluaran ini tidak menganggu pelayanan publik dan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti pendidikan gratis, pelayanan kesehatan gratis dan program perlindungan dan bantuan sosial bagi masyarakat.
"Setiap program yang dijalankan harus benar-benar memberikan manfaat dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat." tegasnya
Titik fokus pengurangan anggaran yang ditekankan Bupati Natsir Ali dalam kesempatan itu meliputi, belanja perjalanan dinas paling sedikit 50 %, belanja kegiatan rapat-rapat, FGD, Sosialisasi dan kegiatan seremonial lainnya, hingga belanja kendaraan dinas.
Natsir sebelumnya telah menunda pengadaan mobil dinas jabatan untuknya dan wakil bupati dialihkan kekebutuhan kegiatan lain yang lebih perioritas.Untuk itu Natsir Ali menuntut seluruh jajaran perangkat daerah untuk melaksanakan instruksi presiden dengan penuh tanggungjawab, sebab, kata dia, efisiensi anggaran bukan sekadar pemotongan belanja, tetapi juga bagian dari upaya memaksimalkan penggunaan anggaran untuk kepentingan masyarakat.
"Lanjut diungkapkan, hasil dari efisiensi anggaran ini sepenuhnya akan diarahkan untuk mendukung program makan bergizi gratis bagi anak sekolah, swasembada dan ketahanan pangan, layanan pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan hilirisasi. (Rls)
