BULUKUMBA, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID -- Setelah sempat dihentikan pada Februari 2025, Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akhirnya kembali dijalankan.
Namun, kali ini ada perubahan besar, Bulog Bulukumba tidak lagi menggunakan pihak ketiga, melainkan turun langsung menjual beras di pasar.
Langkah ini diduga merupakan buntut dari skandal penyelewengan beras SPHP yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp2,14 miliar. Kasus tersebut menyeret Kabulog Bulukumba saat itu, Ervina, bersama empat tersangka lainnya.
Dari total 1.345.490 kilogram beras yang seharusnya didistribusikan untuk program SPHP, sekitar 710.467 ton justru dijual hingga ke Nusa Tenggara Timur demi kepentingan pribadi.
Kini, dengan kepemimpinan baru di bawah Kabulog Bulukumba Farid Nur, Bulog Bulukumba mendapat jatah distribusi sebanyak 420 ribu ton beras.
Beras tersebut dialokasikan untuk lima daerah, yakni Jeneponto, Bulukumba, Bantaeng, Sinjai, dan Selayar, dalam upaya menjaga stabilitas pangan masyarakat.
"Kami diperintahkan untuk menggelar pasar murah dan mendistribusikan beras ke Rumah Pangan Kita (RPK) yang tersebar di berbagai wilayah," ujar Farid Nur beberapa waktu lalu.
Menurutnya, kebijakan ini juga merupakan langkah antisipasi agar beras SPHP benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan, bukan malah diselewengkan.
Program SPHP kembali diluncurkan bertepatan dengan awal Ramadan atau Maret 2025. Untuk memastikan keterjangkauan harga, Bulog menetapkan harga jual beras SPHP.
Zona 1 meliputi wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi di harga Rp12.000 per kilogram.
Sementara itu, harga di tingkat pengecer mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium, yakni Rp12.500.
Kembalinya program SPHP diharapkan bisa membantu masyarakat mendapatkan beras dengan harga terjangkau serta menekan spekulasi harga di pasaran. (Mad/***)
