BULUKUMBA, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID -- Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kabupaten Bulukumba menyoroti tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan retribusi tahun anggaran 2024. Hal ini mengemuka dalam rapat pembahasan LKPJ Bupati tahun anggaran 2024 yang digelar bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Rabu 23 April 2025.
Rapat yang digelar di ruang Komisi III DPRD Bulukumba, itu dipimpin langsung oleh Ketua Pansus LKPJ Bupati 2024, Andi Pangerang Hakim, turut dihadiri sejumlah anggota Pansus.
Menurut dia, realisasi PAD sejak beberapa tahun terakhir belum mencapai target, bahkan di objek wisata masih dinilai minim pajak yang masuk ke daerah.
"Hari ini kita melakukan pembahasan pansus dan mengumpulkan teman-teman opd yang punya tugas terkait penarikan pajak dan retribusi. Supaya apa? karena ini retribusi tidak pernah mencapai target. Selalu di bawah target, hanya di kisaran 50 sampai 60 persen," kata Andi Pangerang Hakim kepada RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID, Rabu 23 April 2025.
Lebih lanjut, politisi senior PPP itu, mengatakan bahwa sejak tahun 2021 hingga 2024 PAD dan retribusi belum pernah mencapai target.
"Sejak tahun 2021 hingga 2024 belum pernah mencapai target. Makanya OPD pengelola pajak kita panggil semua,
langkah apa yang harus mereka lakukan sehingga OPD ini bisa berkreasi bisa berinovasi, untuk mencapai target PAD di Bulukumba," kata dia.
Dia mengungkapkan bahwa Bulukumba, memiliki banyak destinasi wisata yang dapat dimaksimalkan dalam pengelolaan pajak dan retribusi.
"Coba bayangkan ada 44 destinasi wisata di Kabupaten Bulukumba, hanya sekitar 10 yang bisa di dipungut, objek wisata Apparalang beli kita pungut. Saya tanya waktu libur panjang sekitar 400 juta yang bisa dikumpulkan. Makanya kita dorong pemerintah agar PHD bisa mencapai target dan meningkat dengan trik bagaimana dengan metode penganggaran. Saya pernah berkunjung ke Bira bersama sejumlah anggota Pansus LKPJ, ternyata banyak potensi-potensi pajak dan retribusi hotel, yang ternyata memang tidak terkontrol," ungkap Andi Pangerang.
Hal ini menunjukkan belum optimalnya pengelolaan potensi pendapatan daerah. Sementara itu anggota Pansus LKPJ DPRD lainnya berharap agar pemerintah daerah kedepan lebih mengoptimalkan potensi-potensi pajak dan retribusi yang bisa dipungut sesuai dengan regulasi.
"Kita berharap pemerintah daerah lebih memaksimalkan PAD, dan pintar-pintar mencari sumber anggaran yang sesuai dengan regulasi," kata anggota Pansus LKPJ Bupati, Ilham Bachtiar. (Mad/***)
