MAKASSAR, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID – Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menyatakan bahwa dua lokasi di Kota Makassar siap menjadi tempat penyelenggaraan Sekolah Rakyat bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dua lokasi tersebut adalah Sentra Wirajaya dan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Makassar. Sementara satu lokasi lainnya, yakni gedung milik BPSDM Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, masih dalam tahap survei.
Kesiapan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan bagi anak-anak miskin.
“Boleh orang tuanya tidak sekolah, tapi anak-anaknya harus tumbuh menjadi generasi tangguh,” ujar Gus Ipul, mengutip pesan Presiden dalam dialog bersama keluarga calon siswa di Aula Kampus 1 BPSDM Pemprov Sulsel, Kamis, 8 Mei 2025.
Ia menegaskan bahwa perhatian besar Presiden Prabowo Subianto terhadap pendidikan anak dari keluarga kurang mampu menjadi motivasi utama pelaksanaan program ini.
Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin yang termasuk dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sekolah ini menggunakan sistem berasrama, lengkap dengan fasilitas seperti ruang kelas, perpustakaan, asrama siswa dan guru, serta lapangan olahraga.
“Tidak ada tes akademik, yang penting anaknya sehat,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Gus Ipul menyoroti kisah Naila (12), seorang anak dari keluarga miskin yang tinggal berdesakan di rumah tidak layak huni. Kisah Naila sempat mendapat perhatian langsung dari Presiden sebagai potret kemiskinan yang perlu segera diintervensi.
“Cerita Naila mewakili banyak anak lain dengan nasib serupa. Sebagian dari mereka sudah berada di sini,” jelasnya.
Ibu Naila, Nurlia, mengaku bersyukur anaknya terpilih masuk Sekolah Rakyat dan bahkan mendapat bantuan rumah layak huni. “Alhamdulillah, Naila bisa lanjut SMP melalui Sekolah Rakyat. Kami sangat terbantu,” tuturnya.
Naila sendiri berharap kelak dapat menjadi guru. “Saya ingin sekolah supaya bisa wujudkan cita-cita dan membanggakan orang tua,” ujarnya.
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyambut positif program ini. Ia menyatakan siap mendukung dengan menyediakan fasilitas gedung berkapasitas 400 orang untuk kegiatan belajar mengajar Sekolah Rakyat.
“BPSDM memang diperuntukkan untuk pelatihan sumber daya manusia. Saya ingin memanfaatkannya untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
Selain di Makassar, dua Sentra Kementerian Sosial lainnya di Takalar dan Gowa juga akan menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Dengan demikian, total ada empat titik penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Sulawesi Selatan pada tahun ajaran 2025/2026. Jumlah ini akan bertambah dengan tambahan satu titik baru di BPSDM.
Hingga kini, sebanyak 53 titik Sekolah Rakyat telah ditetapkan secara nasional, dan direncanakan akan bertambah hingga 30 lokasi lagi dalam waktu dekat. Sulawesi Selatan menjadi salah satu prioritas utama selain Pulau Jawa, yang mencatat angka kemiskinan tertinggi secara nasional.
(del/has)
