MAKASSAR, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID — Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menerima audiensi dari Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar), Moch. Muchlasin, beserta jajaran di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Selasa, 10 Juni 2025.
Pertemuan ini membahas penguatan sinergi antara Pemprov Sulsel dan OJK dalam pelaksanaan program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), yang menjadi strategi kunci dalam memperluas inklusi dan literasi keuangan, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah terpencil.
“TPAKD adalah strategi penting dalam membuka akses keuangan yang inklusif dan berkeadilan. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat di desa-desa pun bisa menikmati layanan keuangan yang aman, termasuk pinjaman produktif, tabungan digital, hingga proteksi asuransi,” ujar Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi.
Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulsel untuk memperluas jangkauan layanan keuangan melalui penguatan infrastruktur, edukasi keuangan masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor.
“Pemprov Sulsel mendukung percepatan inklusi keuangan, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun program literasi. Kolaborasi dengan OJK sangat penting agar program ini benar-benar menyentuh masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, petani, dan UMKM,” jelas Fatmawati.
Program TPAKD di Sulsel selama ini dinilai cukup progresif dan bahkan telah menjadi rujukan nasional dalam pengembangan model inklusi keuangan berbasis lokal. Dengan potensi besar di sektor pertanian dan UMKM, Sulsel terus mendorong adopsi layanan keuangan digital seperti asuransi mikro dan pembiayaan kelompok.
Kepala OJK Sulselbar, Moch. Muchlasin, menjelaskan bahwa TPAKD adalah forum koordinasi antarinstansi yang dirancang untuk mempercepat akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Dengan semangat SIKOKO — sinergitas, komitmen, dan konsistensi — kami terus mendorong inovasi daerah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari pengembangan ekonomi berbasis pertanian, literasi keuangan syariah, hingga pemanfaatan transaksi digital di wilayah terpencil,” ungkap Muchlasin.
Ia menambahkan, penghargaan TPAKD Award 2025 yang diterima Sulsel merupakan bukti nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan keuangan yang inklusif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, OJK juga memaparkan kinerja sektor jasa keuangan di Sulsel per Maret 2025. Total aset perbankan tercatat sebesar Rp204,99 triliun, tumbuh 5,91 persen secara tahunan (year-on-year). Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp137,34 triliun atau naik 6,55 persen, sementara penyaluran kredit menyentuh Rp165,78 triliun, tumbuh 3,76 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Secara rinci, kredit produktif sebesar Rp83,39 triliun, sedangkan kredit konsumtif mencapai Rp76,89 triliun. Di sektor pasar modal, jumlah investor per Maret 2025 tercatat sebanyak 409.932 investor, tumbuh 19,15 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan nilai transaksi saham mencapai Rp6,09 triliun.
Melihat tren pertumbuhan ini, Sulawesi Selatan dinilai memiliki potensi besar dalam memperluas akses keuangan baik digital maupun konvensional. Pemprov Sulsel dan OJK menyatakan komitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan sektor keuangan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh jajaran OJK, antara lain Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, Budi Susetiyo; Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen, Amiruddin Muhidu; serta Analis Divisi, Indra Natsir Dahlan. Sementara dari Pemprov Sulsel hadir Plt Kepala Biro Ekonomi Pembangunan dan Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).**
(del/has)
