Radar Selatan

Bantaeng

Ada Laporan Pungli Lapak di Pasar Sentral Bantaeng

BANTAENG, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID — Usai dilakukan rehabilitasi di Pasar Sentral Kabupaten Bantaeng, satu per satu kios atau lapak jualan mulai diisi oleh para pedagang sejak Jumat, 22 Maret 2019 lalu.

Namun dalam proses pengisiannya, didapati ada oknum yang bermain meminta pungutan di pasar tradisional tersebut. Hal itu berdasarkan adanya temuan tim investigasi lapangan dari Himpunan Aktivis Mahasiswa Sulawesi Selatan (HAM Sulsel).
Organisasi kepemudaan lingkup Universitas se-Sulsel ini menemukan banyak kejanggalan dalam proses pengisian kios. Bahkan, diindikasikan ada proses jual beli lokasi kios di Pasar Sentral Bantaeng itu.

Ketua Himpunan Aktivis Mahasiswa Sulawesi Selatan (HAM Sulsel), Dhedy Jalarambang merasa risih dengan oknum penjual lapak pasar. Baginya bangunan yang berdiri menggunakan APBN itu seharusnya didapatkan para pedagang secara gratis.

“Ini adalah kejadian yang cukup riskan dan sangat-sangat berbahaya karena kios-kios yang dibangun memakai anggaran negara malah diperjualbelikan oleh oknum-oknum tertentu, sesuai laporan masyarakat, kita menemukan banyaknya pedagang baru yang mengisi kios-kios, tanpa memperhatikan para pedagang yang sudah lama berjualan di tempat itu,” ujar Dhedy, Sabtu, 23 Maret 2019.
“Bahkan kami temukan adanya tindakan transaksional jual beli kios di pasar sentral ini,” lanjutnya.

Dia juga mengutarakan bahwa oknum yang bermain dalam perjual-belian lapak dagangan, adalah oknum dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bantaeng.

“Hasil penyelidikan kami ada oknum-oknum yang bermain dalam permasalahan ini, terutama dari oknum Dinas Koperasi dan UKM. Melihat kondisi ini, kami instruksikan kepada semua jajaran HAM Sulsel untuk mengawal permasalahan ini demi tegaknya keadilan,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Bantaeng, Meyriani Majid yang dikonfirmasi terkait adanya dugaan ini bergeming bahwa tidak ada pungutan yang dilakukan dinas kepada pedagang. Dia mengatakan, perjual-belian lapak itu hanyalah isu belaka yang mencemarkan nama baik Dinas Koperasi dan UKM Bantaeng.

“Kalau begini terus bagaimana kita bisa kerja yang baik dan benar. Tolong cari bukti dan siapa pelakunya. Kalau memang ananda dapat bukti dan pelakunya, saya akan tindak tegas kalau itu staf saya dan kalau bukan staf dinas, saya akan adukan ke pihak berwajib,” tegasnya melalui pesan WhatsApp, Minggu, 24 Maret 2019.
Dia juga mengatakan, pihaknya akan kembali melakukan investigasi mengenai kebenaran adanya kabar bahwa lapak di Pasar Sentral Bantaeng diperjualbelikan.

“Kita tidak bisa menarik kesimpulan begitu saja, apakah pernyataan itu benar atau tidak, atau bisa jadi itu bentuk provokasi atau pernyataan ketidakpuasan dari masyarakat pedagang. Dan apabila pernyataan itu benar, kita harus mengetahui siapa dan dari mana oknum yang melakukan pemungutan biaya itu,” tukasnya.

Selain itu, berdasarkan data yang dihimpun di lapangan, pedagang lapak ikan kering di luar pasar, H. Firman membenarkan adanya praktik jual beli itu. Dia mengutarakan bahwa yang melakukan itu adalah oknum pelaksana pasar yang diketahui bernama Rahman.
“Dia (Rahman) datang meminta uang, bervariasi mulai dari Rp 3 juta, sampai Rp 20-an juta. Yang harga mahal paling bagus bede na dapat tempat,” aku pria paruh baya itu saat ditemui di lokasi penjualannya, Minggu, 24 Maret 2019.
Dia melanjutkan, ada informasi dari sanak keluarganya bahwa dari sekian pasar yang dibangun di Sulsel, hanya Pasar Sentral Bantaeng saja mempunyai ukuran lapak yang kecil.

“Ada keluarga yang di dinas Koperasi Sinjai pak, dia bilang kecil ukurannya itu kios di Pasar Sentral Bantaeng ukuran 1 x 2 meter. Padahal di pasar lain itu ukurannya 1 x 5 meter. Kalau ukuran kecil begitu dimana mau duduk pedagang,” ucapnya.
Terdapat pula seorang pedagang lainnya, Saparuddin, mengeluh dengan proses jual beli lapak di pasar itu. Dia menduga ada permainan dari pengelola pasar, betapa tidak, sedianya lapak itu ditempati oleh pedagang-pedagang lama tetapi yang masuk adalah orang atau pedagang dari luar Kabupaten Bantaeng.

“Itu kan dulu sebelum dirombak, kita pedagang ditanya dulu, bagaimana ini, ini mau diperbaiki. Kita pertanyakan bagaimana nanti kalau sudah diperbaiki apakah masih menjual di tempat yang sama, dijawabnya kalau menjual masih di tempat yang sama. Makanya kita sepakat untuk perbaiki. Tapi belakangan, yang dikasi masuk di pasar tidak berdasarkan data pemilik lapak sebelumnya. Dana perbaikannya ini dari pusat, kenapa mesti dibayar lagi,” keluh Saparuddin.

Dia juga menyebut bahwa pedagang yang berdatangan itu dari daerah Kabupaten Jeneponto dan Bulukumba. Kendati demikian, dia tidak mempermasalahkan datangnya pedagang dari luar daerah, lantaran tujuannya sama-sama mencari nafkah.
“Tidak ji itu iyya, mau datang dari daerah mana, nda masalah ji. Tapi ini, prioritaskan dulu pedagang lama. Jangan karena ada bayaran, mereka masuk seenaknya saja,” ungkapnya.

Pedagang yang kesehariannya menjual beras ini pun mengatakan bahwa Kepala Dinas Koperasi dan UKM Bantaeng, Meyriani Majid sempat meninjau langsung lokasi pasar itu.

“Datang kemarin kareng Meri. Na bilang. Itu yang ambil pungutan itu, merusak citra Dinas Koperasi dan UKM Bantaeng. Tidak pernah ada yang perintahkanki untuk mengambil pungutan,” tutur Saparuddin. (*)

Berita Populer

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!