Bulukumba Segera Terapkan Pembatasan Bersyarat

Jubir Tim Gugus: Pelanggar Protokol Akan Disanksi

BULUKUMBA, RADAR SELATAN — Terus bertambahnya kasus positif Covid-19 di Kabupaten Bulukumba, pemerintah kabupaten segera mengeluarkan aturan terkait memberlakukan pembatasan bersyarat dengan penerapan protokol kesehatan.

“Oleh Gugus Tugas Covid-19 telah dua kali rapat, yakni pada hari Jumat (27 Juni 2020, red) dan hari ini, dari rapat itu ada satu keputusan dari pimpinan terkait pemberlakuan pembatasan bersyarat dengan penerapan protokol kesehatan,” terang Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bulukumba, HM Daud Kahal, saat ditemui langsung RADAR SELATAN di Kantor Bupati, Senin 29 Juni 2020.

Daud menjelaskan, pembatasan bersyarat dengan penerapan protokol kesehatan, yakni sektor kehidupan, khususnya perekonomian tetap dilonggarkan, tetapi dibarengi dengan mewajibkan seluruh lapisan masyarakat, baik itu pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan.

“Jadi toko-toko ataupun pasar tetap dibuka, tetapi misalnya bagi pedagang, mereka harus menyediakan tempat cuci tangan, jaga jarak, senantiasa pakai masker, begitu juga dengan pembeli yang harus mematuhi protokol kesehatan. Jadi kalau tidak patuh,bisa saja dikenai sanksi disiplin,” terangnya.

Menurutnya perangkat aturan pembatasan bersyarat dengan penerapan protokol kesehatan tersebut akan diatur melalui Peraturan Bupati (Perbup), yang masih sementara disusun, sebagai dasar untuk pemberlakuan sanksi.

“Kalau di Makassar misalnya, Pemkot memberlakukan sanksi pencabutan KTP (Kartu Tanda Penduduk) bagi masyarakat yang melanggar protokol. Bisa jadi kita di Bulukumba dalam Perbup tersebut, juga akan memberlakukan sanksi serupa,” paparnya.

Walaupun Perbup pembatasan bersyarat sementara dirampungkan, tetapi menurut Daud, penerapan aturan tersebut akan disosialisasikan melalui OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, mulai pada Selasa 30 Juni 2020.

“Pembatasan bersyarat ini akan mulai di sosialisasikan oleh OPD terkait, misalnya Dinas Perdagangan akan sosialisasi ke pedagang pasar terkait pemberlakuan peraturan tersebut,” ungkapnya.

“Kalau sanksinya akan mulai diberlakukan setelah terbitnya Perbup,” tandas Daud Kahal. (*)