Radar Selatan

Bulukumba

Caleg Demokrat Ragukan Integritas Penyelenggara, Ini Jawaban Ketua KPU Bulukumba

BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID — Pemilu 2019 April nanti ini sangat berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, hal ini menjadi perhatian dan pertanyaan banyak pihak mulai dari kalangan pelaku politik sendiri hingga masyarakat.

Yang berbeda pada pemilu kali ini adalah masuknya pemilihan presiden dalam rangkaian pemilu legislatif, yang artinya pemilih akan mencoblos lima suara suara berbeda, yakni surat suara DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, Kab/Kota, dan Presiden.

Peran penting dari penyelenggara harus massif bersoalisasi dan ini sangatlah berarti, untuk mencapai target pemilu yang diseringkali didengungkan serta dideklarasikan menuju pemilu yang berintegritas.

Menyikapi hal itu, Caleg Demokrat dapil Ujungloe, Ujungbulu dan Bontobahari, Irfan mengaku masih meragukan itu. Hal itu didasari soal rekruitmen penyelenggara ditingkat kabupaten/kota, dimana dirinya juga pernah terlibat dalam proses rekrutmen penyelenggara dimulai tahun 2008,2013, dan 2018. Dijelaskan sebagai  mantan Panwascam Bulukumpa 2007, PPK Kecamatan Bulukumpa 2009, Mantan PPK Ujung Bulu 2010, 2012, 2013, mengaku paham betul dengan perilaku Penyelenggara tingkat bawah.

 

“Rangkaian seluruh persyaratan pencalonan saya dan sudah memenuhi semua itu, namun ternyata dari sekian kali mengikuti seleksi itu, memang hanyalah formalitas pemenuhan agenda UU Pemilu lima tahunan, karena calon sudah disiapkan bahkan diminta untuk mendaftar saat jadwal rekruitmen, dan umumnya terbentuknya komisioner terpilih masih sangat bersifat nepotisme karena peran penting dan pengaruh dari organisasi organisasi massa, banyak bukti yang bisa kita perlihatkan,”jelasnya. Selasa 5 Maret 2019.

Irfan mencontohkan, betapa ia meragukan keintegritasan penyelenggara, salah satunya adanya komisioner yang sudah mendapatkan peringatan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tapi tetap terpilih, padahal dari sisi integritas itu sudah diragukan karena adanya pelanggaran etika. Bahlan cara menghadapi pelaksanaan pemilu yang dinilai berifat konvensional rentang dengan kecurangan, dimana kecurangan itu banyak dilakukan penyelenggara pemil, dari ketidak profesionalan Penyelenggara pemilu pula yang menjadikan pemilu disengketakan.

” Itulah membuat saya ragu dengan komitmen pemilu berintegritas 2019, belum lagi pemilu 2014 ada 2 komisioner KPUD yang dipecat, serya 2 orang PPK yang dipecat, ini menjadi contoh dan bukti buruk penyelenggara dan juga menguatkan bahwa kerja pengawas pemilu sangat lah buruk bahkan tidak bertanggung jawab,”tambahnya.

Lanjut dia, kualitas pemilu sangat ditentukan oleh penyelenggara pemilu sebagai roh sekaligus mesin penggerak roda demokrasi yang sehat. Karena rusaknya kredibilitas proses pemilu pertanda rusaknya kredibilitas penyelenggara pemilu. Bagaimana pun butuh kerja keras dari semua pihak untuk mencapai pemilu berintegritas, penyelenggara, calon, dan masyarakat luas untuk ikut dan turut serta dalam proses ini. Pemilu haruslah langsung,umum,bebas, rahasia, jujur dan adil. Dan tidak boleh kurang dari itu.

“Begitupun rekruitmen PPK, PPS, KPPS, sampai hari belum ada perubahan dari pola rekruitmen, pada umumnya lebih pada kedekatan, kekeluargaan, dan perkoncoan, kurang lebih sama dengan rekruitmen sebelumnya seperti yang saya alami,”paparnya.

Olehnya sangat penting sosialisasi aktif menemukan penyelenggara yang bertanggung jawab, terutama di tingkat KPPS sebagai pusat seluruh kegiatan berhasilnya pemilu yang berkualitas. Irfan pun kemudian blak-blakan hal yang paling sering terjadi di KPPS adalah ternyata perolehan suara calon tidak berdasarkan yang dicoblos pemilih pada surat suara tetapi berdasarkan apa yang disuarakan oleh KPPS pada KPPS lainnya yang kemudian dituangkan dalam berita acara perolehan suara partai politik.

“Disinilah ketelitian saksi, pengawasan pemilu sangat dibutuhkan, karena tidak sedikit KPPS, PPS,PPK,bahkan KPU sendiri ada keberpihakan pada salah satu calon,pada salah satu partai. Olehnya sayab mengajak kepada kita semua untuk turut serta mensukseskan pemilu 2019. Dan meminta kepada penyelenggara dapat meyakinkan pelaku politik dan masyarakat untuk tidak mempermainkan suara rakyat, “Vox Populi Vox dei”, suara rakyat adalah suara Tuhan,”pungkasnya.

Menyikapi hal itu, Ketua KPU Bulukumba, Kaharuddin memastikan proses rekrutmen penyelenggara sesuai aturan. ” Insya Allah KPU dan jajaran sampai ke KPPS komitmen menjadi penyelenggara yang berintegritas dan profesionalitas, rekruitmen badan Ad-Hock kami yakini sudah sesuai regulasi ,dan kita beri ruang masyarakat secara umum memberi tanggapan terhadap tahapan tahapan yang dilaksanakan,”katanya.

Dia juga mewarning agar seluruh jajaran penyelenggara KPU untuk tidak mencoba coba bermain dan berapiliasi dengan peserta pemilu.”Penyelenggara yang terbukti tidak berintegritas,masuk pelanggaran etik. konsekwensinya bisa kena sanksi Etik dan pemberhentian,”tegasnya. (faj).

Berita Populer

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!