DPRD Bentuk 3 Pansus Anggaran Covid, Tiga Fraksi Sempat tidak Sepakat

BULUKUMBA, RADAR SELATAN — Polemik anggaran covid-19 membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba membentuk tiga Panitia Khusus (Pansus) terkait anggaran penanganan Covid-19.

Tiga pansus itu adalah Pansus Biaya Operasional Kesehatan (BOK) Dinkes, Bantuan Sosial (Bansos) Dinsos, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa.

Keputusan itu ditetapkan melalui rapat dengan seluruh anggota Badan Musyawarah (Bamus) yang digelar di ruang rapat paripurna,

Ketua DPRD Bulukumba, H. Rijal mengatakan, dalam rapat tersebut, ada beberapa fraksi yang menginginkan 1 atau 2 pansus. Namun, unsur pimpinan kembali mengacu pada hasil rapat bersama pimpinan fraksi sebelumnya.

Ia menjelaskan, sebelumnya memang dari 8 fraksi, ada 3 fraksi yang tidak sepakat pembentukan pansus, yakni PKB, Gerindra dan PDIP. Namun, setelah dilakukan voting, diambillah keputusan tersebut.

“Kita sepakat dari hasil rapat dengan ketua fraksi untuk mengusulkan pembentukan. Pimpinan menindaklanjuti sampai kepada rapat bamus dan di dalamnya disepakati pembentukan 3 pansus,” kata H. Rijal.

Pengusulan nama-nama pansus, kata legislator PPP itu, bakal disepakati melalui rapat paripurna Senin, 29 Juni 2020.

“Segera kami akan bersurat kepada ketua fraksi agar mengusulkan nama-nama anggota yang masuk dalam pansus tersebut,” jelas H Rijal.

Terpisah, Ketua Fraksi PKB Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba, Fahidin HDK menerangkan bahwa rapat awal yang dihadiri seluruh pimpinan fraksi. Terdapat 5 fraksi dari 8 fraksi yang sepakat membentuk pansus.

“Jadi berdasarkan banyaknya aspirasi dan temuan anggota DPRD saat reses ada 5 fraksi sepakat bentuk pansus. Kami inginnya dilakukan tingkat RDP atau panja saja agar DPRD memiliki data untuk mengambil keputusan apakah pansus atau gimana,” terangnya.

Selain mengumpulkan bukti-bukti atau data, dua agenda pansus, lanjut Fahidin, yakni Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Sosial (Bansos) saat ini telah berada diranah hukum.

Sehingga agar tidak menimbulkan tumpang tindih, maka PKB menurutnya mengusulkan pansus ditiadakan dulu.

“Jadi alasan PKB tidak setuju ada pansus karena BOK dan Bansos itu sudah masuk ranah hukum. Agar tidak menimbulkan tumpang tindih maka seharunya biarkan saja pihak penegak hukum menuntaskan ini,” ujarnya.

Meski demikian, Fahidin mengaku jika PKB memilih melunak dengan keputusan lembaga DPRD untuk membentuk tiga pansus tersebut. Dimana hal itu menurutnya bagian dari proses demokrasi yang PKB akan hormati.

“Karena sudah diputuskan dan menjadi keputusan lembaga, maka kita hormati. PKB memahmi bahwa proses demokrasi itu seperti ini dan harus kita terima. PKB juga akan mengirim wakil dalam pansus nantinya,” pungkasnya. (faj/has