Jabatan Hasil Pilkada 2020 Hanya Empat Tahun

by
Tjahjo Kumolo

BULUKUMBA, RADAR SELATAN — Jabatan kepala daerah yang selama ini dijabat satu periode atau lima tahun lamanya bakal mengalami perubahan. Kementerian dalam negeri (Mendagri) mewacanakan mengubah periodisasi kepala daerah menjadi empat tahun.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, kepala daerah hasil Pilkada serentak 2020 hanya akan menduduki jabatan maksimal 4 tahun.

Hal tersebut seiring dengan perubahan kebijakan Pilkada yang akan dilakukan serentak pada 2024, bersamaan dengan Pemilihan Presiden dan juga Pemilihan Umum Legislatif.

Kendati demikian, kata Tjahjo, para kepala daerah tersebut akan mendapat ganti rugi berupa gaji karena tak menjalankan tugas secara penuh selama 5 tahun.

“Pada 2024 mungkin ada kepala daerah yang tidak lengkap (menjabat) 5 tahun, nanti akan ada aturan khusus misalnya bisa dikurangi masa jabatannya, atau mungkin aspek-aspek lainnya akan menjadi pertimbangan, nanti tergantung rapat kami dengan DPR,” kata Tjahjo Kumolo.

Menurut Tjahjo, sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, para kepala daerah yang masa jabatannya tidak penuh akan memperoleh ganti rugi gaji. Namun, ia mengaku dibutuhkan sosialisasi terkait masa jabatan yang tidak dipenuhi ini agar tidak menimbulkan kendala ke depan.

Singkatnya masa jabatan tersebut, membuat Kemendagri sudah harus mengantisipasi sejak awal tentang kemungkinan pengisian jabatan di masa transisi.

Pilkada serentak mendatang direncanakan berlangsung pada 23 September 2020. Sebanyak 270 daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan. Terdiri dari 9 pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 224 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta 37 Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Menyikapi hal itu, bakal calon Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto memebenarkan adanya wacana tersebut terkait periodisasi jabatan kepala daerah. Hal itu menyusul adanya undang-undang menyatakan bahwa pilkada serentak akan dilaksanakan pada tahun 2024.

“Sebagai warga yah harus tunduk pada regulasi, ya kita harus terima itu. Hanya saja Kemendagri juga perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian regulasi lainnya. Seperti akselerasi promotif dan mutasi jabatan ASN, target-target capaian RPJMD dan lain sebagainya,” jelasnya.

Atas respon dari wacana tersebut, sebagai salah satu figur yang bakal bertarung pada Pilkada mendatang, maka program yang siapkan juga harus sejalan dengan lama periodisasi dimana perlu disiapkann program akselerasi.

“Harus ada adjusment beberapa hal jika ini dilaksanakan. Pertanggung jawaban kepala daerah bukan lagi 5 tahun,” tambahya.

Hal senada juga disampaikan bakal calon bupati lainnya, Andi Hamzah Pangki. Menurutnya, salah satu tujuan dipercepatnya periodisasi pada calon kepala daerah terpilih pada Pilkada 2020 mendatang adalah dalam rangka suksesi Pilkada serentak pada 2024 dimana baik Pileg, Pilpres dan Pilkada disatukan jadwal pelaksanaannya.

“Kalau itu menjadi ketentuan ya kita harus mengikut sebab persiapan pemilihan serentak semua juga efisiensi anggaran. Saya kira itu bagus, kalau saya tidak ada masalah, makanya yang harus disiapkan calon kepala daerah program nyata yang harus maksimal diselesaikan dalam kurun waktu yang cukup singkat itu,” katanya. (faj/has)

Loading...