Kisruh SMP Negeri 2 Bulukumba: Nurlela Mengaku Didzalimi

by

RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID, BULUKUMBA — Nurlela mantan Kepala SMP Negeri 2 Bulukumba angkat bicara atas polemik di sekolah yang pernah ia pimpin.

Kepada RADAR SELATAN, Nurlela menjelaskan, sebagai guru yang pernah menjabat kepala di SMPN 2 Bulukumba, hingga mengawal menjadi salah satu sekolah rujukan, ia merasa terdzalimi sekaligus menilai sejumlah kebijakan yang harusnya masih menjadi ranah dirinya dianulir begitu saja.

“Agar disiplin baik guru dan siswa tentu sikap tegas harus ditunjukkan. Ada guru yang bermasalah tentu saya harus tindaki, ini ada yang tidak suka dengan keputusanku, padahal langkah itu berdasar aturan dan melalui prosedur,” terangnya, Minggu, 10 Februari 2019.

Tidak hanya itu, tidak adanya komunikasi dimasa transisi antara dirinya dengan kepala sekolah saat ini, dinilai akan berdampak buruk terhadap sekolah dengan capaian yang telah ditorehkan. Pasalnya, kebijakan yang telah ia buat sebelumnya meskinya dilakukan koordinasi, lantaran dirinya sebagai kepala sekolah tau betul kondisi internal sekolah.

“Lalu kenapa baru ada desakan orang tua di tahun 2019 kemudian pihak terkait turun tangan. Harusnya kepala sekolah sekarang intens melakukan komunikasi, saya orangnya terbuka asal demi kebaikan sekolah,” katanya.

Lanjut Nurlela, isu akan dirinya tidak terima dikembalikan sebagai guru biasa tidak berdasar. Protes akan keputusan tersebut bukan tanpa dasar karena ia menilai proses mutasi yang dilakukan tidak melalui proses dan kajian mendalam.

“Saya dimutasi ke SMP Negeri 3 Bulukumba yang tidak ada kelas bisa diajar untuk pemenuhan tunjangan profesi. Ini kan merugikan saya. Mutasi ditetapkan 7 Agustus 2018 dan SK baru saya terima langsung akhir Oktober 2018. Belum cukup sebulan masuk data Dapodik SMP 3 Bulukumba terbit lagi SK mutasi ke SMP 6 yang diserahkan 15 November 2018 padahal penetapannya 13 Agustus 2018. Saya merasa seperti bola yang ditendang kiri kanan,” jelasnya.

Sedang terkait mutasi dirinya lantaran periodesasi telah selesai, Nurlela mengaku tak mempersoalkan. Hanya saja, aturan itu tidak benar-benar ditegakkan namun berlaku dengan pengecualian.

“Bicara ada aturannya lewat periodenya saya terima meskipun saya tau bahwa Permendikbud nomor 28 tahub 2010 sudah dicabut karena ada Permendikbud nomor 6 tahun 2018 yang mengatur pengangkatan dan mutasi berbasis kinerja. Sayangnya pada mutasi bulan Agustus 2018 lalu pemberlakuan periode hanya untuk orang-orang tertentu saja, yah publik pasti tahu apa maksudku, kenapa ada yang dimutasi dan tidak padahal berdasar pada aturan yang sama,” paparnya.

Terakhir, mutasi dirinya lantaran terkait kinerja yang kurang maksimal juga tak berdasar dan melalui kajian mendalam. Padahal berdasar pada penilaian kinerja oleh pihak Dinas Pendidikan ditandatangani dan tidak dipersoalkan.

“Itu artinya tidak masalah. Belum lagi penetapan SK yang  tertulis 13 Agustus hanya menggunakan tulisan tinta pulpen. Tapi sudahlah, saya hanya berserah sama Tuhan, pemilik semesta tau siapa hambanya yang didzalimi, pada waktunya akan terungkap juga,” tutupnya.

Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Ahmad Januaris mengaku proses mutasi telah sesuai prosedur dan berdasar pada kebutuhan lembaga.

“Saya juga pernah dinonjobkan malah, tapi tidak saya persoalkan, karena ini kebutuhan dan kebijakan pimpinan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto menyarankan agar eks Kepala SMPN 2 Bulukumba (Nurlela, red) menempuh jalur hukum yakni PTUN terkait keputusan bupati jika menilai proses mutasi tidak sesuai aturan.
“Jangan mengorbankan kepentingan anak-anak kita, mereka butuh ijasah untuk kebutuhan di sekolahnya saat ini. Makanya persolan ini sudah ditangani Inspektorat,” katanya. (faj/has)

Loading...