KPU Bulukumba Minta Kawal Perekapan, Warga Dipersilahkan Ambil Dokumentasi

by

BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID — Kegiatan rekapitulasi suara Pilpres dan Pileg 2019, telah selesai ditingkat TPS dan rencananya proses rekapitulasi akan dilakukan ditingkat kecamatan 20 April 2019 (besok), melalui rapat pleno terbuka.

Komisioner KPU Bulukumba, Divisi Hukum, Syamsul kepada Radar Selatan, menegaskan jika Kegiatan rekapitulsi tersebut harus dilakukan secara transparan, bisa disaksikan masyarakat, dihadiri saksi, atau pengawas Bawaslu, bahkan masyarakat dapat mengakses hasil dari rekapitulasi tersebut.

“Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2019, masyarakat boleh memfoto hasil pemilu di TPS yang sudah selesai. Boleh memfoto. Nanti ada C1 plano, yang pakai teli. Setelah selesai masyarakat punya hak untuk memfoto, pastikan proses pemungutan dan perhitungan suara berjalan sesuai dengan aturan dan tanpa manipulasi. Dan kita mengajak masyarakat untuk mengontrol dan mengawasi hasilnya,”ajak Syamsul. Jumat 19 April 2019.

Guna meyakinkan masyarakat akan netralitas dan integritas dari penyelenggara jajaran KPU Bulukumba,
Ia mengajak Peserta pemilu dan publik untuk mengawasi seluruh proses pemilu dari awal sampai selesai.

” Silahkan mengawal proses perekapan, sebagai komitmen bersama untuk menjaga kemurnian hasil pemilu. Rekap di tingkat PPK akan dilakukan secara terbuka, bahkan kami mendorong masyarakat untuk aktif mengawasi, mendokumentasikan. Masyarakat umum cuma bisa memotret, tapi untuk diberikan salinannya tidak bisa,”paparnya.

Meski begitu, terkait permintaan salinan oleh masyarakat umum itu tidak diperbolehkan. Karena dalam regulasi yang berhak mendapat salinan C1 plano cuma saksi peserta pemilu dan PTPS. Tapi untuk foto itu bisa setelah semua proses dianggap selesai di TPS, yang sudah ditandatangani dan sudah dilakukan singkronisasi seluruh pihak yang berhak dalam TPS, yakni mulai dari penyelanggara yang terdiri dari KPPS dan PTPS, kemudian saksi peserta pemilu.

“Bahkan wujud transparansi kita. KPU menyelenggarakan lomba selfie di TPS. Kalau ada masyarakat dilarang menyaksikan rekapitulasi dan mengambil dokumentasi baik di TPS maupun rekap di Kecamatan nanti, laporkan. Kami akan tindaklanjuti, tidak boleh melarang, penyelenggara harus transparan, dan untuk rekap di tingkat Kecamatan insya Allah besok, jamnya sedang kita koordinasikan,”terangnya.

Untuk diketahui, dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, juga diatur tentang transpransi penyelenggara, pasal 390 ayat (1) KPPS /KPPSLN mengumumkan hasil perhitungan suara di TPS/TPSLN. Pasal 391, PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil perhitungan suara dan seluruh TPS dibwikayah kerjanyabdengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum. Bahkan saksi pudana juga menanti bagi penyelanggara yang terbukti tidak transparan, diatur dalam pasal 508 yakni kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta. (faj).

Loading...