KPUD Usulkan Rp 41 Miliar Anggaran Pilkada

by
Ketua KPU Bulukumba, Kaharuddin

Jumlah TPS Dikurangi

BULUKUMBA, RADAR SELATAN – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bulukumba mengusulkan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2019 sebesar Rp 41.456.825.092. Anggaran tersebut masih menunggu hasil revisi dari KPU RI.

Ketua KPU Bulukumba, Kaharuddin mengatakan, permintaan tersebut diusulkan bersadarkan hasil dari rapat kerja pada 3 September lalu.

Usulan itu disampaikan bersama komisioner KPU lainnya kepada Bupati Bulukumba, AM Sukri A Sappewali. Namun finalisasi nilai permintaan masih menunggu revisi dari pusat yang memungkinkan adanya perubahan atau perbaikan.

“Kami sudah sampaikan ke bapak bupati. Sebenarnya yang kami sampaikan awal itu 48 miliar akan tetapi setelah rapat perdana dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), kami rasionalisasi menjadi angka 4 sekian miliar itu,” jelasnya.

Tahapan untuk persiapan pilkada saat ini, kata Kaharuddin masih pada tahapan perencanaan anggaran berdasarkan PKPU nomor 15 tentang tahapan program dan jadwal pemilihan. Untuk tahapan lainnya akan dimulai Oktober mendatang. Dari anggaran yang diusulkan itu maksimal 8 pasangan calon yang akan bertarung di kontes pemilhan kepala daerah nantinya.

“Berdasar PKPU 15 sesungguhnya Pemda berkewajiban menyiapkan anggaran di tahun 2019. Tapi saya lihat di APBD perubahan belum diplot,” katanya.

Harapan KPUD Bulukumba saat ini, pemerintah daerah segera membahas pemilihan bersama lembaga yang ditunjuk khusus untuk melaksakanakan pemilihan.

Terlebih dengan terbitnya Permendagri 54 tahun 2019 tentang Pedoman Pendanaan pemilihan bupati.
Koordinator TPAD Bulukumba, Andi Mappiwali menjelaskan, pada pertemuan bersama pihak KPU Bulukumba, tim memberikan penjelasan tentang menganggaran. Saat pengajuan, aturan yang menjadi acuan Permendagri 54 tahun 2019 belum keluar. Membandingkan dengan anggaran sebelumnya, permintaan naik sangat signifikan.

Periode sebelumnya, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 19 miliar untuk anggaran KPU Bulukumba. Hanya saja penggunaan anggaran dikisaran Rp 16 miliar sehingga pihak penyelenggara pemilu mengembalikan ke daerah lebih dari Rp 2 miliar. Untuk menghitung anggaran pada pilkada 2020 mendatang, pihaknya harus berpatukan pada peraturan dan tahapan. Rencananya untuk mengkaji itu, pihanya akan mengikuti sosialisasi terkait peraturan tersebut di Batam.

“Nanti menjadi sorotan juga kalau angkanya terlalu jauh membengkak. Setelah pertemuan tercerahkan makanya nilainya berubah, dan karena baru ada PKPU terkiat tahapan, mungkin senin kami lakukan pertemuan dengan sekertaris KPU untuk membahas anggaran ini,” jelasnya.

Menurutnya, kenaikan anggaran merupakan hal yang wajar. Hanya saja nilainya tidak merangkak naik terlalu signifikan. Untuk mengoptimalisasi anggaran, jumlah TPS juga harus dikurangi mengingat pemilihan ini tidak sebanding dengan pileg dan pilpres yang serentak.
“Ini kan cuma satu kertas, beda yang pileg lima kertas suara yang harus dicoblos,” katanya. (*)

REPORTER: ANJAR S MASIGA
EDITOR: HASWANDI ASHARI